
![]() |
Komisi XI DPR RI Reses di Makassar, Sidrap Siap Tancap Gas Pembangunan |
NARASIRAKYAT, Makassar – Bupati Sidenreng Rappang, Syaharuddin Alrif, menghadiri Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI masa sidang IV tahun sidang 2024–2025 di Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025). Kegiatan berlangsung di Hotel Claro, Kota Makassar, dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI, khususnya terkait kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan daerah.
Dalam forum ini, Bupati Syaharuddin Alrif menyampaikan aspirasi dan usulan strategis untuk percepatan pembangunan Kabupaten Sidrap. Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Sidrap,” ujarnya.
Sebagai informasi, Komisi XI DPR RI membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan. Komisi ini memiliki peran penting dalam menetapkan anggaran untuk sektor-sektor tersebut, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan.
Kunjungan kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal kebijakan keuangan dan pembangunan di daerah agar lebih tepat sasaran.
5 Fakta Menarik Reses Komisi XI DPR RI di Makassar
-
Dihadiri Kepala Daerah Se-Sulsel – Menjadi momentum mempertemukan berbagai pemimpin daerah dengan DPR RI.
-
Fokus pada Ekonomi & Pembangunan – Membahas strategi percepatan pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan.
-
Peran Sentral Komisi XI – Membidangi keuangan, moneter, perencanaan pembangunan, dan sektor jasa keuangan.
-
Aspirasi Sidrap – Bupati Syaharuddin Alrif menyoroti infrastruktur dan pemerataan ekonomi sebagai prioritas utama.
-
Forum Strategis – Menjadi wadah komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pusat untuk sinkronisasi kebijakan.
Kemajuan daerah lahir dari sinergi yang kuat antara pusat dan daerah. Dari ruang pertemuan hingga ke lapangan, kerja sama ini menjadi bahan bakar bagi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.