RSUD Nene Mallomo Jadi Sorotan di Rapat Harmonisasi Perbup

RSUD Nene Mallomo Jadi Sorotan di Rapat Harmonisasi Perbup

NARASIRAKYAT, Makassar, 12 Agustus 2025 – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Pemkab Sidrap) melalui Tim Legislasi yang dikoordinasikan Bagian Hukum Setda menggelar rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi enam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kota Makassar.

Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Sidrap selaku Wakil Ketua Tim Legislasi, Muhammad Iqbal, Kepala Dinas TPHPKP Sidrap Ibrahim, Kepala Bagian Hukum Setda Andi Kaimal, Direktur RSUD Nene Mallomo beserta jajaran, serta perancang ahli muda Bagian Hukum Setda Sidrap. Mereka berdialog langsung dengan tim perancang peraturan perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Sulsel.

Enam Ranperbup yang Dibahas

1. Remunerasi pada BLUD RSUD Nene Mallomo.

2. Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Nene Mallomo.

3. Pengelolaan sumber daya manusia pada BLUD RSUD Nene Mallomo.

4. Perubahan atas Perbup No. 73 Tahun 2022 terkait pelaksanaan Perda No. 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

5. Tata cara kerja sama pada BLUD RSUD Nene Mallomo.

6. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Hasil pembahasan menunjukkan empat ranperbup disetujui dengan catatan perbaikan teknis penulisan. Satu ranperbup dikembalikan untuk kajian ulang merujuk pada Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang BLUD, sedangkan satu lainnya masih menunggu finalisasi substansi.

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa proses harmonisasi ini merupakan tahapan wajib sebelum penandatanganan dan penetapan oleh Bupati, serta pengundangan dalam Berita Daerah.

"Ini memastikan produk hukum daerah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya," jelasnya.

5 Fakta Menarik

1. Fokus BLUD RSUD Nene Mallomo – Empat dari enam ranperbup berhubungan langsung dengan pengelolaan rumah sakit daerah ini.

2. Proses Wajib – Harmonisasi di Kemenkumham adalah tahap formil sebelum sebuah peraturan ditetapkan.

3. Catatan Teknis – Meski disetujui, beberapa ranperbup perlu perbaikan redaksi dan penyesuaian format penulisan.

4. Rujukan Regulasi Nasional – Ranperbup yang dikembalikan wajib mengacu pada Permendagri 79/2018.

5. Sinergi Lintas Sektor – Diskusi melibatkan unsur pemerintahan, layanan kesehatan, dan perancang peraturan perundang-undangan.

"Peraturan yang matang adalah fondasi pelayanan publik yang berkualitas; harmonisasi adalah jembatan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih tertib dan akuntabel."