 |
DEMA UIN Alauddin Makassar Buka Ruang Kritis Soroti RUU Perampasan Aset |
NARASIRAKYAT, Makassar – 8 September 2025, Dialog Kebangsaan yang digelar DEMA UIN Alauddin Makassar membuka kembali ruang kritis soal RUU Perampasan Aset, sebuah regulasi yang sudah dua dekade lebih mandek di DPR.
Forum ini menegaskan, RUU tersebut bukan sekadar soal hukum, melainkan ujian moral dan integritas DPR: berpihak pada rakyat atau tunduk pada oligarki.
Ketua DPRD Gowa, Arum Spink, menekankan urgensi regulasi yang tegas untuk mengembalikan kerugian negara akibat korupsi, tetapi ia juga mengingatkan bahaya jika regulasi ini melebar hingga menjerat rakyat kecil. Ketua Badko HMI Sulsel, Asrullah Dimas, menyoroti lamanya pembahasan RUU yang sudah 20 tahun tak kunjung tuntas. Presiden Mahasiswa UINAM, Zulhamdi, bahkan mendesak DPR segera merampungkannya.
Dari ruang diskusi ini terlihat jelas: mahasiswa hadir bukan sekadar pendengar, melainkan pengawal moral demokrasi. Mereka menjadi suara kritis yang mengingatkan DPR agar RUU ini tidak kehilangan ruh keadilan sosial.
Pertanyaannya kini sederhana namun tajam: apakah DPR berani berpihak pada rakyat, atau tetap nyaman di bawah bayang-bayang oligarki?
