Ketua DPD RI Gaungkan Green Democracy di COP30, Presma UIN Makassar Dorong Jadi Pemikiran Global

Ketua DPD RI Gaungkan Green Democracy di COP30, Presma UIN Makassar Dorong Jadi Pemikiran Global

NARASIRAKYAT, 13 November 2025 — Komitmen Indonesia untuk menjadi bagian penting dalam perjuangan global menghadapi krisis iklim kembali ditegaskan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Baktiar Nadjamuddin. Dalam forum internasional Conference of the Parties ke-30 (COP30) di Belém, Brasil, Sultan memaparkan gagasan Green Democracy, sebuah konsep tata kelola politik yang mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan sebagai inti dari proses demokrasi modern.

Dalam pidatonya, Sultan menyatakan bahwa demokrasi tidak boleh lagi semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan perlunya keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan ekologis agar demokrasi benar-benar menjadi instrumen keberlanjutan.

“Krisis iklim bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah tata kelola dan orientasi politik. Green Democracy adalah upaya memastikan setiap kebijakan publik lahir dari kesadaran ekologis dan tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang,” ujarnya di hadapan delegasi internasional dari ratusan negara.

Gagasan ini mendapatkan sorotan luas dari komunitas akademik dan kalangan mahasiswa di Indonesia. Salah satu apresiasi datang dari Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, yang menilai Green Democracy sebagai terobosan pemikiran yang relevan dengan kebutuhan dunia saat ini.

Menurutnya, konsep Green Democracy harus diperjuangkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga dibawa ke ruang diskursus internasional agar menjadi paradigma politik global yang baru. “Dunia membutuhkan arah politik yang lebih berempati terhadap alam. Kami berharap Green Democracy berkembang sebagai pemikiran global yang mampu mengubah cara negara-negara mengambil keputusan,” ujarnya.

Presma BEM UIN Alauddin Makassar itu juga menegaskan bahwa ide ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa sebagai agen perubahan. Ia melihat Green Democracy sebagai peluang untuk memperkuat gerakan hijau kampus, riset lingkungan, dan advokasi kebijakan publik yang berkelanjutan.

“Sebagai mahasiswa, kami ingin hadir dengan kontribusi nyata melalui program kampus hijau, gerakan pengurangan sampah, dan penelitian yang mendukung solusi ekologis. Ini sejalan dengan semangat Green Democracy,” tambahnya.

Keterlibatan DPD RI dalam COP30 diharapkan membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi negara pelopor dalam penerapan sistem politik berwawasan lingkungan, sekaligus menguatkan diplomasi hijau di tingkat global.

5 Fakta Menarik Terkait Green Democracy dan COP30

1. Green Democracy pertama kali dipopulerkan Sultan Baktiar Nadjamuddin sebagai konsep tata kelola politik yang memadukan demokrasi dan etika lingkungan.

2. COP30 di Belém, Brasil, menjadi salah satu COP terbesar yang memfokuskan pembahasan pada adaptasi iklim dan mitigasi berbasis masyarakat.

3. Delegasi Indonesia aktif dalam lebih dari 25 sesi diskusi tematik, termasuk isu tata kelola iklim, energi bersih, dan diplomasi lingkungan.

4. Mahasiswa menjadi kelompok paling vokal dalam menyuarakan perlunya paradigma politik baru yang lebih ekologis.

5. Green Democracy dianggap relevan dengan kebutuhan Indonesia, yang merupakan negara megabiodiversitas sekaligus rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Ketika politik mulai berpihak pada keberlanjutan, maka masa depan bumi tidak lagi sekadar harapan—melainkan komitmen bersama seluruh bangsa.