 |
Presma UINAM Serukan “Perlawanan Digital”! Kedaulatan Data Adalah Bentuk Baru Kemerdekaan! |
NARASIRAKYAT, Makassar, 5 November 2025 — Di tengah derasnya arus digitalisasi dan transformasi teknologi, isu kedaulatan data menjadi salah satu topik strategis yang menuntut perhatian serius dari berbagai elemen bangsa. Dalam konteks ini, Presiden Mahasiswa BEM UIN Alauddin Makassar, Muh. Zulhamdi Suhafid, menegaskan bahwa penguatan kedaulatan data bukan hanya persoalan teknis, melainkan bagian dari perjuangan menjaga martabat dan kemandirian bangsa di tengah persaingan geopolitik global.
Zulhamdi menilai bahwa data kini telah menjelma menjadi sumber daya strategis yang nilainya setara dengan energi dan sumber daya alam. Ia menyoroti fenomena dominasi perusahaan teknologi multinasional yang menguasai arus data dunia, yang menurutnya berpotensi melemahkan kedaulatan digital Indonesia bila tidak diimbangi dengan kebijakan nasional yang kuat dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kedaulatan data bukan sekadar urusan penyimpanan informasi di dalam negeri. Ia merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi global yang berusaha mengontrol arus informasi dan memengaruhi kebijakan publik melalui kekuatan digital,” tegas Zulhamdi dalam pernyataannya, Rabu (5/11).
Lebih lanjut, Zulhamdi mengajak seluruh pihak untuk melihat isu ini secara holistik. Menurutnya, penguatan kedaulatan data harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat sipil agar tercipta ekosistem digital yang aman, mandiri, dan beretika.
Ia juga menekankan peran penting perguruan tinggi, khususnya kampus Islam, dalam menumbuhkan kesadaran kritis terhadap etika digital dan nilai kemaslahatan dalam pengelolaan data.
“Kampus harus menjadi ruang perlawanan intelektual terhadap bentuk-bentuk kolonialisme digital. Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga produsen gagasan dan inovasi dalam bidang keamanan serta kedaulatan data,” ujarnya.
Zulhamdi menilai bahwa kesadaran digital masyarakat Indonesia masih perlu diperkuat agar tidak mudah terjebak dalam euforia teknologi tanpa memahami dampaknya terhadap privasi dan kemandirian bangsa.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah memperkuat regulasi perlindungan data pribadi serta mendorong pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) sebagai upaya menegakkan kedaulatan siber. Namun, ia juga memberikan catatan kritis agar regulasi tersebut tidak berhenti pada tataran simbolik.
“Regulasi tanpa pengawasan dan partisipasi publik hanya akan menjadi simbol tanpa substansi. Kita butuh ekosistem pengawasan yang partisipatif, transparan, dan menjunjung keadilan digital,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Zulhamdi mengajak generasi muda Indonesia untuk lebih kritis dan bijak dalam memanfaatkan teknologi digital. Ia menegaskan bahwa perjuangan kedaulatan di era modern tidak lagi di medan perang fisik, melainkan dalam ruang maya yang dikendalikan oleh algoritma dan informasi.
“Kedaulatan data adalah bentuk baru dari perjuangan kemerdekaan. Kita tidak lagi melawan penjajahan fisik, tetapi melawan dominasi algoritma dan kekuasaan informasi,” pungkasnya.
5 Fakta Menarik Tentang Isu Kedaulatan Data Indonesia
-
Nilai Ekonomi Data: Menurut berbagai studi global, data kini menjadi “minyak baru” dengan nilai ekonomi yang melampaui sektor energi tradisional.
-
Dominasi Global: Lebih dari 70% data digital dunia dikuasai oleh lima perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat dan Tiongkok.
-
Pusat Data Nasional: Indonesia tengah membangun PDN di Cikarang dan Batam sebagai langkah strategis menuju kedaulatan digital.
-
Peran Kampus: UIN Alauddin Makassar termasuk kampus Islam pertama di Indonesia Timur yang aktif mengkaji isu etika digital dan geopolitik data.
-
Gerakan Mahasiswa: BEM UINAM melalui bidang Riset dan Kajian Strategis tengah mendorong kampanye literasi digital bertema “Data for Dignity”.
Isu kedaulatan data menjadi babak baru dalam perjalanan bangsa menuju kemandirian digital. Di era ketika batas-batas negara mulai kabur oleh jaringan informasi global, Indonesia dituntut tidak hanya tangguh dalam teknologi, tetapi juga berdaulat dalam nilai, arah, dan kendali atas datanya sendiri.
“Menegakkan kedaulatan data berarti menegakkan kedaulatan bangsa. Dari kampus hingga kebijakan, perjuangan digital adalah wujud baru cinta tanah air.”
