 |
Luka Ganda Korban! KOPRI PMII Bongkar Lemahnya Penanganan Kasus di Sidrap |
NARASIRAKYAT — Kasus kekerasan seksual terhadap anak kembali mengguncang Kabupaten Sidenreng Rappang. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga memantik kritik keras terhadap sistem perlindungan perempuan dan anak yang dinilai masih lemah.
Korps PMII Puteri (KOPRI) Kabupaten Sidrap secara tegas menyatakan bahwa kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan cerminan kegagalan kolektif seluruh elemen—keluarga, lingkungan, hingga negara—dalam memberikan perlindungan yang layak bagi kelompok rentan.
Bukan Sekadar Kejahatan, Tapi Cermin Ketimpangan Sosial
Dalam pernyataan resminya, Bendahara Umum KOPRI PMII menilai bahwa kekerasan seksual berakar pada ketimpangan relasi kuasa yang masih kuat dalam budaya patriarkal.
Perempuan dan anak kerap ditempatkan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki hak penuh atas tubuh dan martabatnya. Kondisi ini membuka ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik secara langsung maupun struktural.
“Ketika seorang anak dipaksa kehilangan kesadaran lalu menjadi korban, itu bukan hanya kejahatan individu. Ini adalah kegagalan sistemik,” tegasnya.
Lambannya Penanganan Hukum, Luka yang Berlipat
KOPRI juga menyoroti lambannya proses penanganan hukum yang dinilai memperpanjang penderitaan korban.
Alih-alih mendapatkan keadilan dan pemulihan, korban justru harus berhadapan dengan sistem yang tidak responsif dan cenderung abai. Situasi ini mempertegas bahwa pendekatan hukum masih belum sepenuhnya berpihak kepada korban.
“Korban tidak hanya berhadapan dengan pelaku, tetapi juga dengan sistem yang lambat. Ini luka ganda,” ungkap pernyataan tersebut.
KOPRI: Gerakan Moral yang Berpihak pada Korban
Sebagai bagian dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, KOPRI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi perempuan dan anak.
KOPRI memandang bahwa tubuh perempuan bukan ruang yang bisa dinegosiasikan oleh siapa pun. Segala bentuk pemaksaan, manipulasi, hingga pembiaran merupakan bagian dari kekerasan yang harus dilawan secara kolektif.
Seruan Perubahan: Dari Normatif ke Responsif
KOPRI mendesak agar penanganan kasus kekerasan seksual tidak lagi bersifat normatif semata, tetapi harus:
Responsif terhadap kebutuhan korban
Progresif dalam penegakan hukum
Berperspektif korban (victim-centered approach)
Seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, diminta untuk memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku kekerasan seksual.
5 Fakta Penting yang Harus Diketahui
Korban Anak – Kelompok paling rentan dalam kasus kekerasan seksual
Indikasi Sistem Lemah – Perlindungan belum maksimal
Proses Hukum Lambat – Menambah trauma korban
Budaya Patriarkal – Akar ketimpangan relasi kuasa
Seruan Perubahan – Pendekatan hukum harus berpihak pada korban
Bangun Ruang Aman, Hentikan Budaya Diam
KOPRI mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berani bersuara dan tidak lagi menormalisasi kekerasan dalam bentuk apa pun. Budaya diam yang selama ini melindungi pelaku harus dihentikan. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.
Perempuan dan anak tidak membutuhkan belas kasihan—mereka membutuhkan keadilan. Dan keadilan tidak akan pernah hadir tanpa keberpihakan yang jelas. Saatnya berdiri bersama korban, melawan segala bentuk kekerasan, dan memastikan tidak ada lagi masa depan yang dirampas oleh ketidakpedulian.
