 |
Peran Aktif Rektor Unisan Sidrap Dr. Darnawati di Rapat Reforma Agraria Sidrap, Kampus Siap Dampingi Masyarakat |
NARASIRAKYAT.ID — Komitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program reforma agraria kembali diperlihatkan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Lantai III Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung oleh Sekda Sidrap, Andi Rahmat Wakili Bupati Sidrap serta unsur Forkopimda, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan desa, hingga kalangan akademisi.
Salah satu tokoh akademik yang hadir dalam agenda tersebut adalah Rektor Universitas Ichsan Sidenreng Rappang (Unisan Sidrap), Dr. Darnawati, S.Pd., M.Si.
Kehadiran perguruan tinggi dalam forum ini menjadi perhatian tersendiri karena menunjukkan pentingnya kolaborasi akademisi dalam mendukung program reforma agraria yang berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut surat resmi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 100.1/1066/Umum dan Protokol tertanggal 4 Mei 2026 tentang pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2026.
Dalam forum tersebut, dibahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penataan aset, legalisasi lahan masyarakat, penguatan tata kelola pertanahan, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Sidrap.
Dr. Darnawati menegaskan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam agenda reforma agraria merupakan bagian nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat.
Menurutnya, kampus memiliki posisi strategis dalam memberikan pendampingan, edukasi, hingga penyuluhan kepada masyarakat terkait pengelolaan lahan dan pemberdayaan ekonomi berbasis agraria.
“Keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat,” ujar Dr. Darnawati.
Ia juga menilai bahwa reforma agraria tidak hanya berbicara mengenai legalitas tanah, tetapi juga menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, dan pembangunan daerah yang berkeadilan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Sidrap kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pelaksanaan reforma agraria sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran unsur Forkopimda, Kantor Pertanahan, OPD teknis, camat, lurah, kepala desa, hingga akademisi dalam forum tersebut menunjukkan bahwa reforma agraria merupakan program lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi kuat antar lembaga.
Dalam daftar undangan resmi kegiatan, sejumlah instansi strategis turut dilibatkan, termasuk Kepolisian Resort Sidrap, Kejaksaan Negeri, Kodim, Bappelitbangda, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, hingga unsur pemberdayaan masyarakat desa.
Selain itu, keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi reforma agraria dapat berjalan tepat sasaran hingga ke tingkat masyarakat bawah.
Forum koordinasi tersebut juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait arah kebijakan reforma agraria di Kabupaten Sidrap Tahun 2026.
Lima Fakta Menarik dari Rapat GTRA Sidrap 2026
1. Dihadiri Langsung Rektor Unisan Sidrap
Kehadiran Dr. Darnawati menunjukkan keterlibatan aktif perguruan tinggi dalam mendukung program strategis pemerintah daerah.
2. Reforma Agraria Jadi Fokus Pembangunan Daerah
Program ini tidak hanya membahas legalitas lahan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi berbasis agraria.
3. Unsur Forkopimda Turut Terlibat
Rapat koordinasi dihadiri lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, BPN, hingga pemerintah desa.
4. Perguruan Tinggi Ambil Peran Pendampingan
Kampus didorong aktif melakukan penyuluhan, edukasi, dan pengabdian masyarakat terkait reforma agraria.
5. Bahas Penataan Aset dan Legalisasi Tanah
Agenda strategis yang dibahas mencakup penataan aset pertanahan, penguatan koordinasi, dan kepastian hukum masyarakat.
Reforma Agraria dan Masa Depan Kesejahteraan Masyarakat
Reforma agraria bukan sekadar program administrasi pertanahan, melainkan langkah besar dalam menciptakan keadilan sosial, kepastian hukum, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Ketika pemerintah, aparat, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama, maka pembangunan berbasis keadilan agraria akan menjadi fondasi kuat bagi kemajuan daerah.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
