HMI Gowa Raya Desak Dugaan Mafia BBM di SPBU Bontomanai Diusut Tuntas

HMI Gowa Raya Desak Dugaan Mafia BBM di SPBU Bontomanai Diusut Tuntas

NARASIRAKYAT  — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya melalui Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas dugaan praktik penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang disebut-sebut terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Gowa, termasuk di sekitar SPBU Bontomanai dengan kode 72.92102.

Desakan tersebut disampaikan Ketua Bidang ESDM HMI Cabang Gowa Raya, Syamsul Kifli, yang menilai persoalan kelangkaan BBM yang kerap terjadi telah berdampak langsung terhadap masyarakat kecil, terutama petani dan nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Menurut Kifli, ketersediaan BBM merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam rantai distribusi harus menjadi perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Kelangkaan BBM yang berulang kali terjadi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat berhak mendapatkan akses energi yang adil dan tepat sasaran, terutama kelompok petani dan nelayan yang menggantungkan mata pencahariannya pada ketersediaan BBM,” ujarnya.

Soroti Dugaan Penyimpangan Distribusi

Kifli menilai berbagai faktor dapat menjadi penyebab terganggunya distribusi BBM di daerah, mulai dari persoalan infrastruktur distribusi hingga dugaan praktik penimbunan dan penyalahgunaan oleh oknum tertentu.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi, maka hal tersebut harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ia merujuk pada ketentuan dalam sektor migas yang mengatur pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM tanpa izin maupun penyalahgunaan distribusi BBM yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kami meminta aparat melakukan investigasi secara terbuka dan profesional terhadap berbagai laporan maupun informasi yang berkembang di masyarakat. Jika memang ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Minta Pengawasan Distribusi BBM Diperketat

Selain meminta penegakan hukum, HMI Gowa Raya juga mendorong penguatan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

Menurut mereka, pengawasan yang efektif perlu melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari pengelola SPBU, instansi pengawas, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum.

Kifli menilai transparansi dalam distribusi BBM sangat penting untuk memastikan masyarakat yang berhak benar-benar mendapatkan manfaat subsidi yang diberikan negara.

“Pengawasan yang ketat harus dilakukan terhadap seluruh rantai distribusi BBM. Jangan sampai subsidi yang seharusnya dinikmati masyarakat justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Serukan Reformasi Kebijakan Energi yang Berkeadilan

Selain mengangkat isu pengawasan distribusi BBM, HMI Gowa Raya juga mendorong reformulasi kebijakan subsidi energi agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Mereka menilai kebijakan energi nasional harus berorientasi pada prinsip keadilan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro.

Menurut Kifli, pengelolaan sumber daya energi harus mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

“Pendekatan ekonomi yang berkeadilan dalam pengelolaan energi harus terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat bawah,” ujarnya.

Akan Terus Mengawal Persoalan BBM

HMI Gowa Raya menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan distribusi BBM di Sulawesi Selatan, termasuk di Kabupaten Gowa.

Organisasi tersebut menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional serta mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola energi.

Mereka berharap seluruh pihak terkait dapat merespons berbagai keluhan masyarakat dengan langkah nyata agar persoalan kelangkaan BBM tidak terus berulang dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga.

“Tujuan utama kami adalah memastikan masyarakat memperoleh haknya dan tidak dirugikan oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan aturan. Karena itu, kami akan terus mengawal persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat,” tutup Kifli.

Catatan Redaksi:

Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan sikap organisasi HMI Cabang Gowa Raya. Dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembuktian dan proses investigasi oleh aparat berwenang. Narasi Rakyat membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.