 |
| Aliansi BEM Nusantara Sulsel Tegaskan Maaf Wali Kota Parepare Belum Cukup, Independensi Pers Harus Dijamin! |
PAREPARE, NarasiRakyat.id – Permintaan maaf seorang pejabat publik seharusnya menjadi awal penyelesaian persoalan. Namun, bagi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Selatan, klarifikasi dan permintaan maaf Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, belum cukup untuk mengakhiri polemik pernyataannya terhadap media.
Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar menyangkut pilihan kata atau kesalahpahaman komunikasi. Lebih jauh, polemik ini menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi, yakni tanggung jawab pejabat publik serta jaminan kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Aliansi BEM Nusantara Sulsel menilai, seorang kepala daerah harus memahami bahwa kritik media merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Hubungan kemitraan antara pemerintah dan perusahaan pers tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi independensi pemberitaan.
Pernyataan tersebut disampaikan R. A. Putra Basri, Kepala Bidang Teknologi Media dan Pers Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan, dalam merespons polemik pernyataan Wali Kota Parepare yang sebelumnya menuai reaksi dari kalangan jurnalis dan organisasi pers.
Pernyataan Wali Kota Picu Reaksi Kalangan Pers
Polemik bermula dari pernyataan Tasming Hamid dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKPD Pemerintah Kota Parepare.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota dilaporkan menggunakan ungkapan "halal darahnya" terhadap media yang menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, tetapi tetap memberikan kritik terhadap Pemerintah Kota Parepare.
Pernyataan itu kemudian menuai sorotan karena dinilai berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kebebasan jurnalistik.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar turut memberikan respons keras. Pernyataan tersebut dinilai provokatif dan berpotensi membahayakan ruang kebebasan pers.
Bagi kalangan pers, persoalan ini penting mendapat perhatian karena jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi kepada masyarakat, termasuk mengkritisi kebijakan dan kinerja pemerintah.
Fungsi tersebut tidak boleh terhambat oleh hubungan kerja sama antara perusahaan media dengan institusi pemerintah.
Klarifikasi dan Permintaan Maaf Belum Menjawab Persoalan Utama
Menanggapi polemik yang berkembang, Tasming Hamid memberikan klarifikasi bahwa pernyataannya muncul dalam konteks evaluasi kemitraan antara pemerintah daerah dan media.
Ia menjelaskan bahwa terdapat pemberitaan yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan fakta. Wali Kota juga menegaskan tidak memiliki niat mengancam ataupun mengintimidasi insan pers.
Tasming turut menyampaikan permintaan maaf apabila ucapannya menimbulkan ketidaknyamanan atau keresahan.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kota Parepare tetap terbuka terhadap kritik, sepanjang disampaikan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Namun, bagi Aliansi BEM Nusantara Sulsel, klarifikasi tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar.
Putra Basri menilai masih terdapat pertanyaan penting mengenai batas kewenangan pemerintah dalam mengevaluasi kemitraan media serta bagaimana independensi pemberitaan tetap dilindungi.
Menurutnya, publik berhak mengetahui siapa yang memiliki kewenangan menilai suatu pemberitaan tidak sesuai fakta, apa standar penilaiannya, dan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan.
"Jangan sampai penilaian pemerintah terhadap media justru menjadi tekanan terhadap ruang kritik. Sebab, independensi pemberitaan tidak boleh bergantung pada hubungan kerja sama antara media dan pemerintah," tegas Putra Basri.
Kemitraan Bukan Kontrak Loyalitas Pemberitaan
Salah satu poin penting yang disoroti Aliansi BEM Nusantara Sulsel adalah hubungan antara kerja sama pemerintah dengan perusahaan media.
Putra Basri mengingatkan bahwa kontrak kerja sama tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban bagi media untuk selalu memberikan pemberitaan positif terhadap pemerintah.
Media tetap memiliki tanggung jawab profesional untuk menyampaikan informasi secara independen, termasuk memberitakan kritik, persoalan pelayanan publik, maupun kebijakan yang perlu dievaluasi.
"Kontrak kerja sama antara pemerintah dan media bukan berarti kontrak untuk memperoleh loyalitas dalam pemberitaan. Kemitraan tidak boleh menghilangkan independensi pers," ujarnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya memisahkan urusan administratif dan kerja sama kelembagaan dari kebebasan redaksi dalam menentukan arah pemberitaan.
Sebab, ketika hubungan kemitraan memengaruhi independensi media, masyarakat berpotensi kehilangan salah satu saluran penting untuk memperoleh informasi yang kritis dan objektif.
BEM Nusantara Sulsel Minta Jaminan Nyata dari Pemkot Parepare
Tidak berhenti pada kritik, Aliansi BEM Nusantara Sulsel juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Parepare.
Pertama, meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme dan standar penilaian terhadap pemberitaan media.
Kedua, meminta kejelasan mengenai aturan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan pers agar tidak menimbulkan penafsiran yang berpotensi membatasi kebebasan jurnalistik.
Ketiga, meminta jaminan bahwa tidak akan ada tekanan, perlakuan negatif, maupun diskriminasi terhadap media yang menjalankan fungsi kritik dan pengawasan terhadap pemerintah.
Bagi Aliansi BEM Nusantara Sulsel, permintaan maaf perlu dibuktikan melalui kebijakan dan tindakan nyata.
Pemerintah harus memastikan seluruh media memperoleh perlakuan yang adil, tanpa membedakan apakah pemberitaan yang dihasilkan bernada positif, kritis, ataupun berisi evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
UU Pers Menjadi Landasan Kebebasan Jurnalistik
Polemik ini juga mengingatkan kembali pentingnya perlindungan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 4 menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers nasional juga tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Dalam konteks pemberitaan yang dipersoalkan, undang-undang tersebut menyediakan mekanisme penyelesaian melalui hak jawab dan hak koreksi apabila terdapat informasi yang dinilai tidak tepat.
Dengan demikian, apabila pemerintah merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku, bukan melalui pernyataan yang berpotensi menimbulkan rasa takut di kalangan pekerja media.
Putra Basri menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya dibalas dengan tekanan, terlebih apabila datang dari pejabat yang memiliki kewenangan publik.
"Jika terdapat pemberitaan yang dinilai keliru, pemerintah punya mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Kritik tidak seharusnya dibalas dengan tekanan, terlebih oleh pejabat yang punya kewenangan publik. Wali Kota harus membuktikan keterbukaannya terhadap pers melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui pernyataan klarifikasi," tutupnya.
Kebebasan Pers Bukan untuk Pemerintah, tetapi untuk Kepentingan Publik
Pada akhirnya, polemik antara pernyataan kepala daerah dan kritik media bukan semata-mata persoalan hubungan antara pemerintah dengan wartawan.
Ada kepentingan masyarakat yang jauh lebih besar di dalamnya.
Masyarakat membutuhkan pers yang berani menyampaikan fakta, mengawasi kebijakan, mengungkap persoalan pelayanan publik, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjelaskan dan memperbaiki kekurangan.
Pemerintah membutuhkan media yang profesional dan bertanggung jawab. Sebaliknya, media membutuhkan jaminan bahwa kritik yang disampaikan tidak berujung pada tekanan atau diskriminasi.
Keduanya seharusnya berjalan beriringan dalam semangat demokrasi.
Sebab, kebebasan pers bukanlah ancaman bagi pemerintah. Justru melalui pers yang independen, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, sementara masyarakat mendapatkan haknya atas informasi yang benar dan terbuka.
Permintaan maaf mungkin dapat meredakan polemik. Namun, jaminan kebebasan pers hanya dapat dibuktikan melalui sikap, kebijakan, dan tindakan nyata.
LIMA FAKTA MENARIK POLEMIK KEBEBASAN PERS DI PAREPARE
- Pernyataan kontroversial: Wali Kota Parepare Tasming Hamid menggunakan ungkapan "halal darahnya" dalam konteks evaluasi kemitraan pemerintah dengan media.
- Respons organisasi pers: AJI Makassar menyoroti pernyataan tersebut karena dinilai provokatif dan berpotensi membahayakan kebebasan jurnalistik.
- Wali Kota memberikan klarifikasi: Tasming Hamid menyebut pernyataannya berkaitan dengan evaluasi kemitraan dan menegaskan tidak bermaksud mengancam media.
- BEM Nusantara Sulsel angkat suara: R. A. Putra Basri menilai permintaan maaf belum cukup tanpa jaminan perlindungan terhadap independensi pers.
- Tiga tuntutan utama: Transparansi penilaian pemberitaan, kejelasan aturan kemitraan media, serta jaminan tidak adanya diskriminasi terhadap media kritis.
