PBAK UIN Alauddin Makassar Dinilai Sebagai “Pengenalan Birokrasi Anti Kritik”

PBAK UIN Alauddin Makassar Dinilai Sebagai “Pengenalan Birokrasi Anti Kritik”

NARASIRAKYAT, MAKASSAR, 27 Agustus 2025 – Pelaksanaan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) UIN Alauddin Makassar di Masjid Agung UIN Alauddin memunculkan sorotan tajam dari kalangan mahasiswa. Pasalnya, pada momentum yang seharusnya menjadi ruang pengenalan lembaga kemahasiswaan, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Alauddin tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada mahasiswa baru.

Hal ini memantik kritik dari Menteri Pemuda dan Olahraga DEMA UINAM, Rezha Rahmatullah, yang menilai bahwa PBAK kali ini lebih tepat disebut sebagai “Pengenalan Birokrasi Anti Kritik”. Menurutnya, tindakan kampus yang membatasi ruang gerak DEMA UINAM merupakan bentuk pembungkaman terhadap suara mahasiswa.

“DEMA UINAM dibungkam dengan dalih dianggap kriminal dan hanya karena berani mengkritik pimpinan di momentum PBAK,” tegas Rezha. Ia menambahkan bahwa dirinya merasa diintimidasi, lantaran meski namanya tercantum dalam SK kepanitiaan resmi kampus, dirinya justru dilarang memasuki lokasi kegiatan.

Bagi Rezha, hal ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut hak mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dan memperkenalkan organisasi mereka di hadapan mahasiswa baru. Ia menilai, birokrasi kampus tengah menggunakan kekuasaan untuk membatasi peran lembaga mahasiswa.

Situasi ini menjadi perhatian karena PBAK sejatinya adalah wadah memperkenalkan nilai akademik, budaya kampus, serta lembaga mahasiswa yang akan menjadi ruang tumbuh dan pembelajaran bagi mahasiswa baru. Namun, keputusan untuk tidak memberi ruang pada DEMA U justru menimbulkan pertanyaan besar terkait arah demokrasi kampus.

5 Fakta Menarik PBAK UIN Alauddin Makassar 2025

1. PBAK Tingkat Universitas Pertama – Diselenggarakan pada 27 Agustus 2025 di Masjid Agung UIN Alauddin.

2. Tanpa DEMA U – DEMA Universitas tidak diberi ruang memperkenalkan lembaga kepada mahasiswa baru.

3. Kritik Tajam dari Mahasiswa – Menpora DEMA U menilai PBAK berubah menjadi “Pengenalan Birokrasi Anti Kritik”.

4. SK Panitia Bermasalah – Nama Rezha tercantum dalam SK panitia, namun ia tetap dilarang masuk area kegiatan.

5. Isu Demokrasi Kampus – Kasus ini memicu perdebatan tentang ruang kebebasan berpendapat dan peran lembaga mahasiswa di kampus.

“Kampus semestinya menjadi ruang dialog, bukan pembungkaman—sebab mahasiswa belajar menjadi pemimpin bukan dengan diam, tetapi dengan berani menyuarakan kebenaran.”