Oleh: Wakil Sekretaris Jenderal DEMA UIN Alauddin Makassar
Di tengah dinamika zaman yang menuntut kecepatan adaptasi, dunia hukum Indonesia tengah memasuki babak baru. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah bersejarah dengan membentuk Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, sebuah lembaga yang dirancang untuk memperkuat arah kebijakan hukum nasional berbasis riset dan data.
Langkah ini tidak hanya menandai perubahan struktural, tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma dalam cara lembaga peradilan memandang peran dan tanggung jawabnya. Bukan lagi sekadar pelaksana hukum, Mahkamah Agung kini menempatkan diri sebagai arsitek kebijakan hukum nasional — yang berpikir strategis, visioner, dan berorientasi jangka panjang.
Hukum yang Proaktif dan Adaptif
Dalam konteks masyarakat yang terus berkembang, hukum tidak bisa bersifat statis. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta tantangan globalisasi menuntut sistem hukum yang mampu membaca perubahan zaman. Pembentukan Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut: membangun hukum yang proaktif, bukan reaktif.
Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat lembaga ini sebagai jembatan antara dunia akademik dan kebijakan publik. Di sinilah ruang empiris dan reflektif bertemu — tempat di mana riset, analisis data, dan pemikiran strategis menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan hukum yang relevan dengan realitas sosial.
Kolaborasi Akademik sebagai Kunci
Namun, langkah progresif Mahkamah Agung ini perlu didukung oleh sinergi lintas sektor, terutama dengan dunia pendidikan tinggi. Kampus memiliki potensi besar sebagai mitra intelektual melalui penelitian hukum, analisis kebijakan, dan forum dialog ilmiah.
DEMA UIN Alauddin Makassar memandang bahwa mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam ekosistem hukum nasional. Mereka bukan sekadar pengamat, tetapi agen perubahan yang mampu menghadirkan kritik objektif dan ide-ide konstruktif. Keterlibatan mahasiswa dalam diskursus hukum akan memperkaya arah kebijakan nasional yang berpihak pada nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan.
Laboratorium Intelektual bagi Hukum Indonesia
Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan pada dasarnya sedang membangun sebuah laboratorium intelektual hukum Indonesia — wadah lahirnya gagasan, riset, dan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata. Di sinilah konsep hukum menjadi hidup; bukan hanya norma di atas kertas, melainkan instrumen perubahan sosial yang dinamis.
Melalui lembaga ini, Mahkamah Agung memperkuat pesan bahwa hukum harus berpijak pada data, inovasi, dan visi kebangsaan. Hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas, tetapi harus bergerak menuju substansi keadilan yang sesungguhnya.
Refleksi Generasi Muda Hukum
Sebagai bagian dari generasi muda, saya meyakini bahwa arah baru yang sedang dibangun Mahkamah Agung akan menjadi fondasi bagi tata kelola hukum yang lebih transparan, strategis, dan humanis. Keadilan masa depan tidak hanya ditentukan oleh ruang sidang, tetapi juga oleh kekuatan gagasan dan refleksi intelektual yang melahirkan kebijakan.
Apresiasi ini bukan sekadar bentuk penghargaan atas inovasi kelembagaan, tetapi juga ajakan moral bagi mahasiswa hukum di seluruh Indonesia untuk ikut berperan aktif. Membangun kebijakan hukum bukan hanya tanggung jawab institusi negara, tetapi juga tugas kolektif seluruh insan hukum bangsa.
Karena sejatinya, hukum yang adil adalah hukum yang tumbuh dari pikiran-pikiran yang jernih dan niat tulus untuk menegakkan kebenaran.
