 |
Program Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Dimulai Akhir 2025, 56 Juta Peserta Bisa Aktif Lagi! |
NARASIRAKYAT, Jakarta, November 2025 — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Masyarakat mengumumkan program besar berupa pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dijadwalkan dimulai pada akhir tahun 2025.
Program ini memberikan kesempatan bagi jutaan peserta BPJS nonaktif untuk kembali aktif dan mengakses layanan kesehatan nasional tanpa terbebani tunggakan lama.
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak layanan kesehatan akibat kendala ekonomi.
Program pemutihan ini akan mulai registrasi ulang peserta nonaktif pada akhir tahun 2025, dengan pelaksanaan resmi dimulai Desember 2025. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk mendukung kelancaran kebijakan tersebut.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan per Maret 2025, terdapat 56,8 juta peserta nonaktif, dengan rincian 15,3 juta berhenti karena tidak membayar iuran, dan 41,5 juta lainnya nonaktif akibat mutasi data administrasi.
Peserta yang ingin mendapatkan pemutihan tunggakan wajib memenuhi empat kriteria utama, yakni:
-
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
-
Beralih ke kategori Peserta Bantuan Iuran (PBI).
-
Termasuk dalam kelompok masyarakat tidak mampu.
-
Peserta dari kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah.
Melalui mekanisme registrasi ulang dan verifikasi ini, pemerintah berharap peserta nonaktif bisa segera memperoleh haknya kembali tanpa beban tunggakan masa lalu.
Program ini juga diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah akan dilibatkan langsung dalam proses verifikasi, terutama dalam menentukan kategori masyarakat yang layak mendapatkan pemutihan.
Selain menjadi langkah penyelamatan bagi peserta nonaktif, kebijakan ini juga menjadi upaya memperluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dapat kembali meningkat signifikan pada tahun 2026.
5 Fakta Menarik Program Pemutihan BPJS Kesehatan 2025
-
Total tunggakan peserta nonaktif mencapai lebih dari Rp10 triliun, yang akan dihapus melalui mekanisme pemutihan.
-
56,8 juta peserta BPJS berstatus nonaktif, menjadikannya salah satu program sosial terbesar dalam satu dekade terakhir.
-
Pemerintah siapkan dana Rp20 triliun, menandakan komitmen serius terhadap keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional.
-
Sebanyak 15,3 juta peserta berhenti karena tidak mampu membayar iuran, sementara 41,5 juta lainnya nonaktif akibat mutasi administratif.
-
Melibatkan pemerintah daerah dalam verifikasi penerima manfaat, agar kebijakan tepat sasaran dan transparan.
Program Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2025 bukan sekadar kebijakan finansial, tetapi langkah nyata menuju keadilan sosial dan pemerataan akses layanan kesehatan.
Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga — tanpa terkecuali — memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan sejahtera.
