Rektor UMS Rappang, Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad Tunjukkan Capaian Kepuasan Publik 87,7 Persen Jadi Modal Sosial Untuk Pembangunan Sidenreng Rappang Berkelanjutan

Rektor UMS Rappang, Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad Tunjukkan Capaian Kepuasan Publik 87,7 Persen Modal Sosial Untuk Pembangunan Sidenreng Rappang Berkelanjutan

NARASIRAKYAT  — Capaian tingkat kepuasan publik sebesar 87,7 persen terhadap satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang menjadi sinyal positif bagi arah pembangunan daerah. Angka ini bukan sekadar data statistik, tetapi representasi kepercayaan masyarakat terhadap hadirnya pemerintah dalam menjawab kebutuhan riil rakyat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (UMS Rappang), Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si, menilai hasil survei tersebut sebagai modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan.

“Kepercayaan publik adalah fondasi utama tata kelola pemerintahan. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan merasakan dampak kebijakan, di situlah legitimasi pembangunan menguat,” ujarnya.

Survei yang dirilis oleh JNK Research and Consulting, bagian dari Charta Politika Indonesia, menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung dampak program kerja pasangan Syaharuddin Alrif dan Nurkanaah pada tahun pertama pemerintahan.

Infrastruktur sebagai Fondasi

Pada sektor infrastruktur dan layanan dasar, peningkatan dan rehabilitasi jalan kabupaten, perbaikan jaringan irigasi, serta perluasan akses air bersih dinilai sebagai fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan pengungkit konektivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.

“Pembangunan infrastruktur adalah investasi jangka panjang. Ia menciptakan ekosistem pertumbuhan,” tegasnya.

Pertanian sebagai Identitas Ekonomi

Sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, kebijakan optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi, perbaikan irigasi, serta penguatan penyuluhan pertanian dinilai selaras dengan karakter ekonomi lokal. Peningkatan produktivitas padi menjadi indikator bahwa kebijakan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi

Langkah percepatan digitalisasi layanan administrasi juga diapresiasi. Transformasi ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, sekaligus sejalan dengan paradigma digital governance dan penguatan konsep smart village.

Dalam perspektif akademik, tata kelola berbasis teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Investasi Pembangunan Manusia

Pada sektor pendidikan dan kesehatan, peningkatan sarana prasarana sekolah serta perluasan akses layanan kesehatan melalui BPJS menjadi investasi strategis jangka panjang. Kebijakan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia daerah.

Sementara itu, pengendalian inflasi, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi berbasis desa menjadi langkah menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Pendekatan pembangunan berbasis desa dinilai penting untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan.

Dua Catatan Strategis

Meski capaian 87,7 persen tergolong sangat baik, terdapat dua catatan penting untuk tahun kedua pemerintahan:

1. Pemerataan pembangunan antarwilayah harus semakin diperkuat.

2. Perluasan lapangan kerja melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi perlu menjadi prioritas.

Dalam konteks tersebut, UMS Rappang menyatakan kesiapan berkontribusi melalui riset kebijakan berbasis data (evidence-based policy), inkubasi UMKM dan wirausaha muda, digitalisasi desa, program magang dan MBKM, serta kajian pengembangan kawasan.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pembangunan tidak boleh hanya administratif, tetapi harus berbasis riset dan inovasi,” jelasnya.

Menuju Pembangunan Inklusif

Kepercayaan publik sebesar 87,7 persen merupakan modal kuat. Namun, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari tingkat kepuasan, melainkan dari konsistensi kebijakan, pemerataan manfaat, partisipasi masyarakat, dan kemandirian ekonomi daerah.

Tahun kedua pemerintahan diharapkan menjadi fase percepatan pembangunan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama.

UMS Rappang, melalui kepemimpinan Prof. Jamaluddin Ahmad, menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mendorong pembangunan berbasis riset, inovasi, dan tata kelola yang unggul.

Pembangunan daerah yang kuat, pada akhirnya, hanya dapat terwujud melalui kolaborasi dan kepercayaan yang dijaga bersama.