 |
| Dugaan Mafia Alsintan Rp243,6 Miliar di Sulsel, HMI Takalar Desak Kejati Usut Tuntas Pungli dan Jual-Beli Bantuan Petani |
TAKALAR, NARASIRAKYAT.ID – Bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani kini menjadi sorotan. Dugaan praktik pungutan liar (pungli), manipulasi data kelompok tani, hingga pengalihan bantuan ke luar daerah mencuat dalam distribusi Alsintan Kementerian Pertanian RI Tahun Anggaran 2024–2025 di Sulawesi Selatan.
Sorotan tersebut mengemuka setelah Bidang Lingkungan Hidup Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Takalar mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengusut tuntas dugaan penyimpangan pengadaan dan distribusi Alsintan dengan nilai anggaran mencapai Rp243,6 miliar.
Nilai tersebut terdiri atas realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp123,6 miliar dan pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp120 miliar.
Besarnya anggaran itu semestinya berbanding lurus dengan manfaat yang diterima petani. Namun, sejumlah aduan kelompok tani dan hasil investigasi lapangan yang disampaikan HMI Takalar justru mengindikasikan adanya persoalan serius dalam penyaluran bantuan.
Bantuan Gratis Diduga Berubah Menjadi Komoditas Bisnis
Berdasarkan keterangan HMI Cabang Takalar, terdapat sejumlah modus dugaan penyimpangan yang perlu didalami aparat penegak hukum.
Pertama, dugaan pungutan liar atau praktik mahar penebusan. Bantuan yang semestinya diberikan kepada kelompok tani tanpa pungutan diduga dijadikan komoditas bisnis. Calon penerima disebut diminta membayar hingga puluhan juta rupiah untuk memperoleh unit Alsintan.
Kedua, dugaan manipulasi data kelompok tani. Nama kelompok tani fiktif maupun identitas kelompok tani resmi diduga dimanfaatkan tanpa sepengetahuan anggotanya untuk mengakses bantuan pemerintah.
Ketiga, dugaan pengalihan unit bantuan ke luar daerah. Sejumlah alat pertanian, termasuk combine harvester dan mesin pompa air, disebut dialihkan secara ilegal kepada pihak lain. Bahkan, terdapat informasi mengenai unit yang diduga menyeberang hingga Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Keempat, dugaan komersialisasi aset dinas. Mesin pompa air yang merupakan aset pemerintah disebut diperjualbelikan oleh oknum tertentu dengan tarif jutaan rupiah per unit.
Seluruh dugaan tersebut membutuhkan pembuktian melalui penyelidikan dan pemeriksaan menyeluruh. Namun, apabila terbukti, praktik semacam ini bukan sekadar persoalan administrasi penyaluran bantuan, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan keuangan negara dan hak petani.
74 Saksi Diperiksa, Publik Menunggu Kejelasan Penanganan
Perkara dugaan penyimpangan distribusi Alsintan ini disebut telah bergulir pada tahap penyelidikan Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel.
Wilayah Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar menjadi dua daerah yang turut mendapat sorotan dalam pengusutan tersebut.
Sedikitnya 74 saksi dari unsur kelompok tani, rekanan, hingga dinas terkait disebut telah dimintai keterangan untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Namun, banyaknya saksi yang diperiksa juga menghadirkan pertanyaan publik: sejauh mana perkembangan penyelidikan tersebut dan siapa pihak yang harus bertanggung jawab apabila dugaan penyimpangan terbukti?
HMI Takalar menyoroti belum adanya penetapan tersangka sebagaimana disampaikan pihaknya hingga saat ini. Organisasi mahasiswa tersebut meminta agar pengusutan tidak berhenti pada pemeriksaan saksi, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan, penyaluran, hingga pengawasan bantuan.
Tentu, penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, transparansi perkembangan penanganan perkara menjadi penting agar kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga.
HMI: Jangan Biarkan Hak Petani Diperjualbelikan
Ketua Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Takalar, Rezha Rahmatullah, menegaskan bahwa dugaan pungli, manipulasi data kelompok tani, dan pengalihan bantuan ke luar daerah merupakan persoalan serius yang merugikan petani kecil.
Menurutnya, anggaran ratusan miliar rupiah yang dialokasikan pemerintah seharusnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat tani, bukan justru menjadi peluang bisnis bagi oknum tertentu.
"Bantuan Alsintan ini anggarannya sangat besar, mencapai ratusan miliar yang dibagi dalam dua tahun anggaran. Namun di lapangan, aliansi masyarakat dan kelompok tani justru menemukan adanya modus mahar penebusan hingga puluhan juta rupiah, serta pengalihan unit bantuan seperti combine harvester dan mesin pompa secara ilegal ke daerah lain. Ini adalah kejahatan terstruktur yang mematikan mata pencaharian petani lokal," ujar Rezha Rahmatullah.
Ia juga meminta Kejati Sulsel mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum di lingkungan instansi pemerintahan.
HMI Cabang Takalar menyatakan akan terus mengawal proses penyelidikan hingga persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.
Jangan Sampai Petani Hanya Menjadi Penonton Bantuan Negara
Persoalan Alsintan sejatinya bukan hanya tentang mesin pertanian. Di balik setiap unit bantuan terdapat harapan petani untuk menekan biaya produksi, mempercepat masa tanam dan panen, serta meningkatkan hasil pertanian.
Ketika bantuan yang semestinya diberikan secara cuma-cuma diduga harus ditebus dengan uang puluhan juta rupiah, maka tujuan kebijakan pemerintah patut dipertanyakan.
Lebih jauh, dugaan pengalihan alat pertanian ke luar daerah berpotensi mengurangi manfaat program bagi kelompok tani yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima.
Karena itu, pengusutan perkara ini perlu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan akuntabel. Pemeriksaan tidak cukup hanya menelusuri keberadaan unit Alsintan, tetapi juga harus mengungkap alur anggaran, proses pengadaan, penentuan penerima, distribusi barang, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan.
Kejati Sulsel diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum dan kewenangan yang berlaku.
Sebab, bantuan pertanian bukanlah barang dagangan. Itu adalah fasilitas negara yang dibiayai dari uang rakyat dan diperuntukkan bagi kesejahteraan petani.
Jika benar ada pihak yang memperjualbelikan hak petani, maka hukum harus bekerja. Jangan sampai petani terus menanggung beban, sementara pihak yang diduga mengambil keuntungan justru luput dari pertanggungjawaban.
