ADA APA DENGAN PW IPM SULSEL? Ketika Kader Menanti Kepastian Musyawarah Wilayah Oleh Muh. Akram Ketua IPM Wajo

Oleh: Muh. Akram
Ketua IPM Wajo

NARASIRAKYAT.ID — Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) lahir sebagai organisasi kader yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sejak awal berdirinya, IPM didesain bukan hanya sebagai wadah berhimpun bagi pelajar Muhammadiyah, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan, demokrasi, dan pengkaderan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam berkemajuan.

Dalam perjalanan organisasi, salah satu prinsip yang selalu dijaga adalah ketaatan terhadap aturan dan mekanisme yang telah disepakati bersama. Sebab, organisasi yang besar tidak hanya dibangun oleh semangat kadernya, tetapi juga oleh komitmen untuk menjalankan konstitusi organisasi secara konsisten.

Namun, belakangan ini muncul kegelisahan di kalangan kader IPM Sulawesi Selatan terkait belum terlaksananya Musyawarah Wilayah (Musywil) setelah Muktamar IPM ke-24 yang berlangsung di Sulawesi Selatan.

Sebagaimana tertuang dalam AD/ART IPM Pasal 33 tentang Musyawarah Wilayah, disebutkan bahwa Musywil diselenggarakan sekurang-kurangnya tiga bulan setelah Muktamar. Ketentuan ini tentu bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian dari sistem regenerasi kepemimpinan yang menjadi ruh organisasi kader.

Di sinilah muncul pertanyaan yang mulai banyak diperbincangkan oleh kader di berbagai daerah.

Mengapa Musyawarah Wilayah PW IPM Sulawesi Selatan hingga saat ini belum terlaksana?

Pertanyaan tersebut bukan lahir dari keinginan untuk menyudutkan siapa pun. Sebaliknya, pertanyaan ini muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan organisasi yang selama ini menjadi rumah besar para pelajar Muhammadiyah.

Sebagai organisasi kader, IPM selalu mengajarkan pentingnya disiplin organisasi. Kader dibina untuk menghormati aturan, menjaga amanah, serta menjalankan roda organisasi sesuai mekanisme yang berlaku. Karena itu, ketika terjadi keterlambatan dalam agenda strategis organisasi, wajar apabila kader berharap adanya penjelasan yang terbuka dan komunikasi yang baik dari pimpinan.

Keterbukaan informasi menjadi sangat penting agar tidak muncul berbagai spekulasi yang justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di internal organisasi.

Lebih jauh lagi, keterlambatan Musywil bukan hanya berdampak pada tingkat wilayah. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi dinamika organisasi di tingkat daerah. Banyak pimpinan daerah yang menunggu kepastian arah dan tahapan organisasi agar proses regenerasi dapat berjalan sesuai ketentuan.

IPM selama ini dikenal sebagai organisasi yang menjunjung tinggi budaya musyawarah. Oleh karena itu, Musywil bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan semata, tetapi juga forum evaluasi, refleksi, serta penyusunan arah gerak organisasi untuk periode berikutnya.

Dalam perspektif kaderisasi, periodisasi kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting. Pergantian kepemimpinan yang teratur membuka ruang lahirnya gagasan baru, energi baru, serta regenerasi kader yang sehat. Sebaliknya, ketika proses tersebut tertunda tanpa kepastian yang jelas, maka akan muncul berbagai pertanyaan dari kader yang selama ini setia mengawal perjalanan organisasi.

Tentu kita semua berharap PW IPM Sulawesi Selatan memiliki alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait belum terlaksananya Musywil. Namun demikian, kader juga berhak memperoleh penjelasan yang terbuka sebagai bagian dari budaya organisasi yang sehat dan demokratis.

Pada akhirnya, tulisan ini bukanlah bentuk penolakan, apalagi upaya memperkeruh keadaan. Tulisan ini lahir dari rasa cinta terhadap IPM sebagai organisasi kader yang telah melahirkan banyak pemimpin bangsa, cendekiawan, aktivis, dan tokoh umat.

Kita percaya bahwa IPM akan tetap besar selama seluruh elemennya mampu menjaga komitmen terhadap nilai-nilai yang selama ini diajarkan: kejujuran, amanah, musyawarah, dan ketaatan terhadap aturan organisasi.

Semoga dalam waktu dekat, kader-kader IPM Sulawesi Selatan mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan Musyawarah Wilayah. Sebab organisasi yang sehat bukanlah organisasi yang bebas dari kritik, melainkan organisasi yang mampu menjadikan kritik sebagai energi untuk terus bertumbuh dan berbenah.

Karena sesungguhnya, masa depan IPM tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memimpin hari ini, tetapi juga oleh bagaimana organisasi ini menjaga marwah konstitusi dan amanah kader yang dititipkan untuk generasi berikutnya.