Sampah Palopo Capai 120 Ton per Hari, Dialog Civil Society Ungkap Tantangan dan Solusi yang Berkelanjutan

masukkan script iklan disini

NARASIRAKYAT – Tumpukan sampah yang terlihat di sudut-sudut kota sesungguhnya hanyalah puncak dari persoalan yang jauh lebih kompleks. Di balik kantong plastik yang berserakan, tempat pembuangan yang meluap, dan armada pengangkut yang kewalahan, tersimpan persoalan besar yang melibatkan perilaku masyarakat, keterbatasan pemerintah, hingga lemahnya budaya pengelolaan lingkungan.

Isu inilah yang menjadi fokus dalam Dialog Civil Society yang diselenggarakan Populi Institute di Warkop Kopingho, Jalan Islamic Center 1, Kota Palopo, Rabu (10/6/2026).

Mengangkat tema "Persoalan Sampah di Kota Palopo: Tantangan dan Solusi yang Berkelanjutan", forum tersebut mempertemukan pemerintah, pemerhati lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk membedah persoalan yang selama bertahun-tahun masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kota Palopo.

Hadir sebagai narasumber Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palopo, Ir. Erdir, S.T., M.Si., pemerhati lingkungan Muhammad Fajri, S.T., serta Abdul Malik, S.T. dari Yayasan Sawerigading.

Diskusi berlangsung dinamis karena tidak hanya membahas persoalan teknis pengangkutan sampah, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang selama ini sering luput dari perhatian publik.

Ketika Sampah Menjadi Krisis Lingkungan

Pembahasan diawali dengan gambaran kondisi persampahan secara nasional.

Indonesia hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik yang berpotensi mencemari laut dan ekosistem.

Fakta tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan sampah bukan lagi sekadar isu kebersihan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas hidup generasi mendatang.

Dalam konteks Kota Palopo, tantangan yang dihadapi tidak kalah serius.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Palopo mencapai sekitar 37.823 hingga 38.823 ton per tahun, atau setara 103 hingga 120 ton per hari.

Pada periode tertentu seperti Ramadan dan Hari Raya, jumlah tersebut bahkan dapat meningkat hingga puluhan ton tambahan setiap harinya.

Angka tersebut menggambarkan bahwa setiap hari masyarakat Palopo menghasilkan volume sampah yang sangat besar, sementara kemampuan pengelolaannya masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Masalah Terbesar Berada di Hulu

Dalam dialog tersebut, pemerhati lingkungan Muhammad Fajri menegaskan bahwa akar persoalan sesungguhnya berada pada tahap paling awal, yaitu perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.

Menurutnya, sebagian besar warga masih memandang sampah sebagai barang sisa yang selesai urusannya ketika dibuang dari rumah.

Padahal, setiap jenis sampah memiliki karakteristik dan metode pengelolaan yang berbeda.

"Masalah terbesar sebenarnya berada di tingkat hulu," ungkapnya.

Pandangan tersebut mendapat respons positif dari peserta diskusi yang menilai bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi penyebab utama mengapa persoalan sampah terus berulang dari tahun ke tahun.

Budaya memilah sampah dari rumah masih sangat minim. Banyak warga belum memahami perbedaan sampah organik dan anorganik, apalagi pengelolaan lanjutan yang dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir.

Akibatnya, hampir seluruh sampah bercampur menjadi satu dan akhirnya menumpuk di titik-titik pembuangan.

Pemerintah Mengakui Masih Banyak Keterbatasan

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Sekretaris DLH Kota Palopo, Ir. Erdir, S.T., M.Si., secara terbuka mengakui bahwa pengelolaan sampah di Kota Palopo masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan armada pengangkut hingga fasilitas yang belum merata.

"Kami tidak menutup mata bahwa masih banyak kekurangan. Armada terbatas, fasilitas belum merata, dan beberapa program sering terkendala di lapangan," katanya.

Menurut Erdir, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Langkah-langkah tersebut meliputi pembentukan satuan tugas (satgas) sampah, penambahan fasilitas tempat sampah, hingga penyusunan regulasi yang lebih tegas terkait pengelolaan sampah.

Namun implementasi kebijakan sering menghadapi hambatan sosial di lapangan.

Salah satu contohnya adalah penolakan sebagian warga terhadap pembangunan fasilitas pengelolaan atau tempat pembuangan sampah di sekitar lingkungan mereka.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak cukup hanya dengan kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Sampah Bisa Menjadi Sumber Nilai Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Malik dari Yayasan Sawerigading menjelaskan pentingnya memahami karakteristik sampah sebelum mengelolanya.

"Secara umum, sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Keduanya memiliki metode pengelolaan yang berbeda sehingga perlu dipilah sejak dari rumah," ujarnya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa sampah sebenarnya memiliki nilai ekonomi apabila dikelola dengan benar.

Yayasan Sawerigading sendiri telah mengembangkan berbagai inovasi pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai guna.

Beberapa di antaranya adalah pemanfaatan sampah sebagai bahan baku batako dan berbagai produk kerajinan yang memiliki nilai jual.

Pendekatan tersebut membuktikan bahwa sampah tidak selalu identik dengan masalah. Jika dikelola secara kreatif dan berkelanjutan, sampah justru dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

Pendidikan Lingkungan Menjadi Kunci Jangka Panjang

Meski berbagai solusi teknis terus dikembangkan, peserta dialog sepakat bahwa perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan sampah.

Kesadaran lingkungan perlu dibangun sejak usia dini melalui pendidikan yang berkelanjutan.

Sekolah dan keluarga dinilai memiliki peran penting dalam menanamkan kebiasaan memilah sampah, menjaga kebersihan, dan memahami dampak lingkungan dari setiap tindakan yang dilakukan.

Bahkan, pendidikan lingkungan hidup dinilai perlu memperoleh porsi yang lebih besar dalam sistem pendidikan agar budaya peduli lingkungan tumbuh secara alami pada generasi muda.

Dengan cara tersebut, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai tugas pemerintah semata, melainkan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Lima Fakta Menarik dari Dialog Persoalan Sampah Palopo

1. Sampah Palopo Capai 120 Ton per Hari

Volume sampah harian Kota Palopo mencapai 103 hingga 120 ton setiap hari.

2. Ramadan dan Lebaran Jadi Periode Kritis

Produksi sampah meningkat signifikan saat Ramadan dan Hari Raya.

3. Kesadaran Warga Masih Menjadi Tantangan Utama

Sebagian besar masyarakat belum terbiasa memilah sampah sejak dari rumah.

4. Pemerintah Akui Keterbatasan Infrastruktur

Armada pengangkut dan fasilitas pengelolaan sampah masih belum mencukupi kebutuhan.

5. Sampah Bisa Menjadi Sumber Pendapatan

Melalui inovasi tertentu, sampah dapat diolah menjadi batako dan produk kerajinan bernilai ekonomis.

Perubahan Besar Dimulai dari Tindakan Kecil

Persoalan sampah bukan sekadar tentang truk pengangkut, tempat pembuangan, atau regulasi pemerintah. Persoalan ini sesungguhnya berkaitan dengan cara manusia memandang lingkungannya sendiri.

Sampah yang dibuang sembarangan hari ini mungkin terlihat hilang dari pandangan, tetapi dampaknya akan kembali dalam bentuk banjir, pencemaran, kerusakan ekosistem, hingga ancaman kesehatan bagi generasi berikutnya.

Karena itu, solusi terbaik tidak selalu dimulai dari proyek besar atau anggaran miliaran rupiah. Solusi dapat dimulai dari rumah, dari kebiasaan memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menanamkan kesadaran bahwa setiap sampah yang kita hasilkan adalah tanggung jawab kita sendiri.

Ketika pemerintah memperbaiki sistem, komunitas mengedukasi masyarakat, sekolah menanamkan budaya peduli lingkungan, dan warga mulai berubah, maka Kota Palopo memiliki peluang besar untuk keluar dari persoalan yang selama ini membelenggu. Sebab kota yang bersih bukan hanya hasil kerja pemerintah, melainkan hasil kesadaran kolektif seluruh warganya.