 |
| Ketua PMII Komisariat Talasalapang, Sofyan Gaffar |
MAKASSAR, NARASIRAKYAT.ID — Di tengah berbagai narasi mengenai swasembada pangan dan ketahanan energi nasional, persoalan ketersediaan energi di tingkat masyarakat masih menjadi perhatian.
Gas dan bahan bakar minyak (BBM) merupakan kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Ketika ketersediaannya terganggu, dampaknya tidak berhenti di pangkalan gas atau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), tetapi dapat merembet hingga dapur rumah tangga, sawah, pasar, transportasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Ketua PMII Komisariat Talasalapang, Sofyan Gaffar.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan distribusi gas serta BBM agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara tepat sasaran, terjangkau, dan transparan.
Menurut Sofyan, persoalan energi perlu dilihat dari pengalaman masyarakat di lapangan.
Ada ibu rumah tangga yang harus berkeliling mencari tabung gas.
Ada petani yang membutuhkan energi untuk mengoperasikan pompa irigasi.
Ada pedagang kecil yang harus menghitung kembali biaya produksinya ketika harga dan ketersediaan energi berubah.
Di sisi lain, sopir harus menghabiskan waktu dalam antrean BBM, sementara nelayan, buruh, petani, dan pekerja kecil juga bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.
“Persoalan ini bukan sekadar tentang kelangkaan gas atau panjangnya antrean BBM. Ini adalah persoalan tata kelola, pengawasan, dan keberpihakan negara terhadap rakyat,” ujar Sofyan.
Ketahanan Energi Harus Terasa di Tingkat Rakyat
Sofyan menilai keberhasilan kebijakan energi tidak cukup hanya dilihat dari angka produksi, statistik, maupun indikator makro.
Menurutnya, keberhasilan tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sawah harus tetap mendapatkan air.
Nelayan harus memiliki akses terhadap bahan bakar untuk melaut.
Pedagang harus mampu menjalankan usaha tanpa terbebani gejolak biaya energi yang tidak terkendali.
Dan rumah tangga harus dapat memperoleh kebutuhan energi dengan harga yang wajar.
Perspektif tersebut menempatkan ketahanan energi bukan hanya sebagai isu nasional, tetapi juga sebagai persoalan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Keberhasilan swasembada pangan dan ketahanan energi harus dapat dirasakan langsung dalam kehidupan rakyat: sawah terairi, energi tersedia, biaya produksi terkendali, dan masyarakat mampu menjalani kehidupan yang layak,” katanya.
PMII Minta Distribusi Dievaluasi dari Hulu hingga Hilir
Salah satu sorotan utama PMII Talasalapang adalah mekanisme distribusi energi.
Sofyan meminta pemerintah tidak hanya melakukan pemeriksaan di titik akhir distribusi, tetapi mengevaluasi seluruh rantai pasok.
Mulai dari pemasok, distributor, pangkalan, hingga pengecer perlu mendapatkan pengawasan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Menurut dia, pengawasan harus dilakukan secara berlapis, terukur, dan menyeluruh.
Artinya, pemerintah perlu memastikan apakah kuota dan pasokan sesuai kebutuhan, bagaimana distribusi berlangsung, serta apakah terdapat hambatan yang menyebabkan energi sulit diperoleh masyarakat.
“Pemerintah harus segera melakukan evaluasi total terhadap mekanisme distribusi gas dan BBM, mulai dari pemasok, distributor, pangkalan, hingga pengecer,” tegasnya.
Bagi PMII Talasalapang, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.
Ketika terjadi kelangkaan, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebabnya dan langkah apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya.
Ancaman Efek Domino terhadap Harga
Sofyan juga mengingatkan bahwa persoalan gas dan BBM dapat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.
Energi merupakan salah satu komponen penting dalam aktivitas produksi dan distribusi.
Ketika biaya energi meningkat, biaya operasional pelaku usaha juga dapat ikut meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa.
“Tentu, kelangkaan gas dan BBM sangat berpotensi memicu inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan jasa akibat melonjaknya biaya produksi dan distribusi,” ujarnya.
Karena itu, menurutnya, persoalan distribusi energi perlu ditangani sebelum dampaknya berkembang menjadi persoalan ekonomi yang lebih luas.
Sorotan terhadap Dugaan Penyelewengan
Selain persoalan ketersediaan, PMII Talasalapang juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan adanya praktik penyelewengan distribusi energi.
Sofyan menyebut praktik seperti penimbunan, permainan distribusi, atau kenaikan harga yang tidak wajar harus menjadi perhatian aparat dan instansi berwenang.
Namun, setiap dugaan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
“Kalau memang ditemukan oknum yang sengaja menimbun, memainkan distribusi, atau menaikkan harga gas secara tidak wajar demi keuntungan pribadi, pemerintah harus menindak tegas. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari permainan segelintir orang,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi dorongan agar pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu memastikan distribusi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jangan Semua Persoalan Disebut Teknis
Sofyan juga meminta pemerintah tidak selalu menjadikan faktor teknis, gangguan distribusi, atau peningkatan permintaan sebagai satu-satunya penjelasan ketika terjadi kelangkaan.
Menurutnya, setiap persoalan harus diperiksa secara menyeluruh berdasarkan data dan kondisi faktual di lapangan.
Apabila persoalan memang disebabkan gangguan pasokan, masyarakat perlu diberikan penjelasan.
Jika terjadi kendala distribusi, jalur distribusi harus segera diperbaiki.
Jika ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus berjalan.
Dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, pemerintah perlu memastikan ketersediaan pasokan dapat menyesuaikan kebutuhan berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting agar persoalan energi tidak menjadi siklus berulang yang terus membebani masyarakat.
Lima Fakta Menarik
1. Gas dan BBM Bersentuhan Langsung dengan Kehidupan Rakyat
Ketersediaan energi berpengaruh terhadap rumah tangga, pertanian, perikanan, transportasi, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi.
2. PMII Talasalapang Meminta Evaluasi dari Hulu ke Hilir
Sofyan Gaffar meminta mekanisme distribusi diperiksa mulai pemasok, distributor, pangkalan hingga pengecer.
3. Kelangkaan Energi Berpotensi Berdampak pada Harga
Kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi dan distribusi sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap harga barang dan jasa.
4. Transparansi Distribusi Menjadi Sorotan
Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai pasokan, distribusi, dan langkah pemerintah ketika terjadi kelangkaan.
5. Dugaan Penyelewengan Harus Dibuktikan
Praktik penimbunan, permainan distribusi, atau kenaikan harga tidak wajar harus ditindak apabila ditemukan dan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.
Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Menjelaskan
Kritik yang disampaikan PMII Talasalapang pada dasarnya mengarah pada satu pesan: energi harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas.
Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan rantai distribusi berjalan sesuai aturan, pasokan tersedia, pengawasan efektif, dan masyarakat mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.
Kehadiran negara juga tidak semata-mata diukur dari seberapa cepat memberikan pernyataan ketika terjadi kelangkaan.
Lebih penting adalah seberapa cepat persoalan tersebut ditangani dan apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pihak terkait dalam rantai pasok energi, serta masyarakat menjadi penting.
Pengawasan juga harus dilakukan berdasarkan data, bukan sekadar asumsi.
Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa.
Setiap pelanggaran yang terbukti harus ditindak.
Dan setiap kebijakan harus diarahkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Energi untuk Rakyat, Bukan Beban bagi Rakyat
Pada akhirnya, energi bukan sekadar komoditas.
Di balik satu tabung gas terdapat kebutuhan sebuah keluarga.
Di balik satu liter BBM terdapat aktivitas petani, nelayan, pedagang, sopir, dan pekerja yang sedang mencari nafkah.
Karena itu, ketika energi sulit diperoleh, yang terdampak bukan hanya angka dalam laporan distribusi, tetapi kehidupan manusia yang berlangsung setiap hari.
Pesan Sofyan Gaffar menjadi pengingat bahwa ketahanan energi harus memiliki wajah yang nyata.
Energi tersedia. Harga terjangkau. Distribusi transparan. Pengawasan berjalan.
Itulah ukuran sederhana yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan energi yang seharusnya menjamin kebutuhan rakyat justru menjadi sumber beban baru bagi masyarakat kecil. Negara harus hadir, memastikan energi tersedia dan terjangkau, sekaligus memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan mengorbankan kebutuhan rakyat,” tutup Sofyan Gaffar.
Sebab pada akhirnya, ketahanan energi bukan hanya tentang seberapa banyak energi yang tersedia, tetapi tentang siapa yang dapat mengaksesnya dan seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh rakyat.
