 |
Penulis: Dr. Muhammad Tahir Saenong, SKM., M.Kes.
Pakar Mutu Pelayanan Kesehatan Primer
Sidrap – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 pada 12 November 2026 mengusung tema “Sehat untuk Semua”. Tema ini bukan sekadar slogan peringatan tahunan, melainkan pesan penting tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan hidup sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, serta bermutu.
Namun, di tengah berbagai kemajuan pembangunan sektor kesehatan, muncul pertanyaan mendasar: sudahkah seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang benar-benar berkualitas?
Pembangunan gedung Puskesmas, pengadaan peralatan medis, penambahan tenaga kesehatan, perluasan jaminan kesehatan, hingga pengembangan layanan digital merupakan bagian penting dari transformasi kesehatan. Akan tetapi, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang masih dirasakan masyarakat, seperti antrean panjang, keterbatasan obat, komunikasi petugas yang kurang optimal, keterlambatan pelayanan, hingga kendala memperoleh rujukan.
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari ketersediaan fasilitas dan luasnya akses pelayanan. Lebih dari itu, masyarakat harus memperoleh pelayanan yang aman, efektif, tepat waktu, adil, efisien, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan manusia.
Karena itu, HKN 2026 harus menjadi momentum untuk menempatkan mutu pelayanan kesehatan primer sebagai prioritas pembangunan kesehatan nasional.
Pelayanan primer adalah fondasi sistem kesehatan
Pelayanan kesehatan primer merupakan pintu pertama masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, klinik pratama, dan berbagai jejaring pelayanan kesehatan lainnya memiliki posisi strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat.
Ketika seorang ibu memeriksakan kehamilan, anak mendapatkan imunisasi, lansia memeriksakan tekanan darah, atau masyarakat membutuhkan konsultasi kesehatan, fasilitas pelayanan primer menjadi tempat pertama yang diharapkan memberikan pertolongan.
Sayangnya, pelayanan kesehatan masih kerap dipahami sebatas tempat berobat ketika seseorang sakit. Padahal, orientasi pelayanan primer harus lebih luas, yakni menjaga masyarakat tetap sehat, mencegah penyakit, melakukan deteksi dini, serta memastikan setiap individu memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya.
Dalam buku Inovasi Mutu Pelayanan Primer dalam Transformasi Kesehatan: Konsep Dasar, Kebijakan, dan Tata Kelola (2026), saya menguraikan bahwa peningkatan mutu pelayanan primer membutuhkan penguatan tata kelola, pengukuran kinerja, inovasi pelayanan, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pembentukan budaya mutu secara berkelanjutan.
Mutu tidak boleh berhenti sebagai dokumen administrasi atau sekadar persyaratan akreditasi. Mutu harus menjadi bagian dari perilaku organisasi dan budaya kerja seluruh tenaga kesehatan.
Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan fasilitas kesehatan yang megah. Mereka menginginkan pelayanan yang cepat, penjelasan yang mudah dipahami, obat sesuai kebutuhan, jaminan keselamatan, serta perlakuan yang manusiawi.
Akreditasi bukan tujuan akhir peningkatan mutu
Akreditasi fasilitas kesehatan merupakan instrumen penting untuk memastikan pemenuhan standar pelayanan. Namun, predikat akreditasi tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Puskesmas yang telah memperoleh predikat akreditasi unggul sekalipun tetap harus melakukan perbaikan secara konsisten. Jangan sampai mutu pelayanan hanya dipersiapkan menjelang survei akreditasi, kemudian kembali pada pola kerja lama setelah proses penilaian selesai.
Budaya mutu membutuhkan komitmen seluruh unsur organisasi, mulai dari pimpinan, dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga farmasi, tenaga gizi, petugas administrasi, hingga kader kesehatan.
Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup dilihat dari jumlah pasien, banyaknya kegiatan, atau predikat akreditasi. Ukuran yang lebih bermakna adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Profesionalisme harus berjalan bersama karakter
Selain sistem dan kepemimpinan, sumber daya manusia menjadi faktor penentu kualitas pelayanan kesehatan.
Masyarakat membutuhkan tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara akademik dan klinis, tetapi juga memiliki integritas, empati, kejujuran, kedisiplinan, kesabaran, dan tanggung jawab.
Dalam artikel internasional bersama tim peneliti berjudul Religious Character in Improving Primary Health Services Quality in South Sulawesi, dibahas pentingnya karakter religius dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer.
Penelitian tersebut mengidentifikasi sepuluh karakter penting yang perlu dimiliki petugas Puskesmas, yaitu disiplin, adil, jujur, bersih, amanah, komunikatif, sabar, ramah, berkomitmen, dan bijaksana.
Nilai-nilai tersebut relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini. Kompetensi tinggi tanpa keramahan dapat menciptakan pengalaman pelayanan yang kurang baik. Sebaliknya, keramahan tanpa kompetensi juga tidak cukup untuk menjamin keselamatan pasien.
Karena itu, profesionalisme dan karakter harus berjalan beriringan.
Digitalisasi harus menghasilkan pelayanan yang lebih bermutu
Transformasi digital menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan kesehatan masa depan.
Pemanfaatan rekam medis elektronik, integrasi data melalui SATUSEHAT, telemedicine, dashboard indikator mutu, hingga kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan.
Namun, digitalisasi tidak boleh sekadar memindahkan dokumen manual menjadi dokumen elektronik. Teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi pasien maupun tenaga kesehatan.
Bayangkan apabila setiap Puskesmas memiliki dashboard mutu yang dapat menampilkan jumlah pasien hipertensi yang terkendali, cakupan pemeriksaan ibu hamil, status imunisasi anak, ketersediaan obat, waktu tunggu pasien, hingga tindak lanjut keluhan masyarakat.
Dengan sistem tersebut, pimpinan fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi permasalahan lebih cepat dan mengambil keputusan berdasarkan data.
Pengembangan AI juga berpotensi membantu mendeteksi pola risiko, mengidentifikasi kesenjangan pelayanan, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Penerapannya tentu harus memperhatikan keselamatan pasien, validasi klinis, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi.
Saya berpandangan bahwa masa depan pelayanan kesehatan primer harus bergerak menuju konsep Digital Quality-Based Primary Healthcare, yakni pelayanan kesehatan primer yang menjadikan data dan teknologi sebagai instrumen peningkatan mutu secara berkelanjutan.
Teknologi bukan untuk menggantikan tenaga kesehatan, melainkan memperkuat kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang lebih tepat, cepat, aman, dan manusiawi.
The Tahir's Model: sembilan unsur membangun budaya mutu
Dalam pengembangan pemikiran mengenai peningkatan mutu berkelanjutan, saya mengembangkan pendekatan The Tahir's Model of Continuous Quality Improvement.
Model ini menempatkan sembilan unsur yang saling berkaitan, yaitu karakter religius, inovasi, kepemimpinan, organisasi, lingkungan kerja, tim peningkatan mutu, fokus pada masyarakat, fokus pada proses, serta dukungan dan kapasitas peningkatan mutu.
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa perubahan mutu tidak cukup dilakukan melalui instruksi pimpinan atau penambahan regulasi. Diperlukan organisasi yang memiliki visi, sumber daya memadai, lingkungan kerja yang mendukung, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima pelayanan.
Dalam konteks pelayanan kesehatan primer Indonesia, model ini dapat menjadi salah satu kerangka pengembangan budaya mutu yang mengintegrasikan profesionalisme, nilai kemanusiaan, tata kelola organisasi, dan inovasi.
Tujuan akhirnya adalah membangun fasilitas kesehatan yang tidak pernah berhenti belajar, mengevaluasi, dan memperbaiki diri.
Lima agenda strategis pelayanan kesehatan primer
Untuk mewujudkan semangat HKN 2026, terdapat lima agenda strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah, pengelola fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Pertama, memperkuat pelayanan promotif dan preventif.
Puskesmas harus lebih aktif membangun kesadaran masyarakat tentang pencegahan penyakit. Deteksi dini hipertensi, diabetes, kanker, tuberkulosis, stunting, masalah gizi, dan berbagai risiko kesehatan lainnya harus menjadi bagian penting pelayanan sehari-hari.
Keberhasilan pelayanan primer bukan hanya ketika pasien sembuh, tetapi juga ketika penyakit berhasil dicegah.
Kedua, membangun sistem manajemen mutu berkelanjutan.
Setiap Puskesmas dan fasilitas kesehatan primer perlu memiliki indikator mutu terukur, evaluasi rutin, manajemen risiko, pengawasan keselamatan pasien, serta tindak lanjut perbaikan.
Pendekatan Continuous Quality Improvement harus menjadi budaya organisasi, bukan sekadar kegiatan menjelang akreditasi.
Ketiga, mengembangkan pelayanan primer digital dan terintegrasi.
Pemanfaatan teknologi harus memudahkan masyarakat dan tenaga kesehatan. Integrasi rekam medis, sistem informasi, dashboard mutu, serta pemantauan kinerja harus diarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik.
Keempat, memperkuat kompetensi dan karakter tenaga kesehatan.
Pendidikan berkelanjutan, pelatihan, pengembangan kepemimpinan, peningkatan keterampilan komunikasi, serta penguatan etika dan profesionalisme harus menjadi investasi jangka panjang.
Kelima, membangun pelayanan yang berpusat pada masyarakat.
Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pelayanan kesehatan. Keluarga, kader Posyandu, pemerintah desa, organisasi masyarakat, serta institusi pendidikan harus menjadi mitra dalam membangun lingkungan yang sehat.
Kelima agenda tersebut harus berjalan secara terpadu. Tidak ada teknologi yang mampu menggantikan kepemimpinan yang baik, tidak ada gedung yang mampu menggantikan kompetensi tenaga kesehatan, dan tidak ada standar pelayanan yang bermakna apabila masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
Sistem rujukan harus menjamin kesinambungan pelayanan
Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah sistem rujukan kesehatan.
Rumah sakit tidak seharusnya menjadi tempat pertama bagi seluruh permasalahan kesehatan. Pelayanan primer harus diperkuat agar mampu menangani kasus sesuai kompetensi, melakukan deteksi dini, memberikan pengobatan dasar, dan mengelola penyakit kronis secara berkesinambungan.
Sebaliknya, pasien yang membutuhkan penanganan spesialistik harus memperoleh rujukan tepat waktu, disertai informasi medis yang lengkap dan komunikasi antarfasilitas yang baik.
Sistem rujukan yang efektif bukan sekadar memindahkan pasien dari Puskesmas ke rumah sakit. Sistem ini harus menjamin kesinambungan pelayanan, termasuk tindak lanjut setelah pasien kembali ke fasilitas kesehatan primer.
Pelayanan primer dan rumah sakit harus menjadi satu kesatuan sistem yang saling menguatkan.
Keberhasilan pembangunan kesehatan harus dirasakan masyarakat
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah fasilitas yang dibangun, program yang diluncurkan, atau aplikasi yang digunakan.
Kita perlu mengukur apakah ibu hamil memperoleh pemeriksaan berkualitas, apakah anak mendapatkan imunisasi tepat waktu, apakah pasien hipertensi dan diabetes terpantau dengan baik, apakah masyarakat memperoleh obat sesuai kebutuhan, apakah rujukan berjalan lancar, serta apakah pasien merasa aman dan dihargai ketika menerima pelayanan.
Inilah makna sesungguhnya dari pelayanan kesehatan yang bermutu.
HKN 2026 harus menjadi momentum untuk mengubah paradigma pembangunan kesehatan: dari pelayanan yang berorientasi pada pengobatan menuju pencegahan; dari sistem yang berorientasi pada fasilitas menuju kebutuhan masyarakat; dari administrasi mutu menuju budaya mutu; serta dari digitalisasi yang sekadar mengikuti perkembangan teknologi menuju transformasi yang menghasilkan manfaat nyata.
Saya meyakini bahwa masa depan kesehatan Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan pelayanan kesehatan primer. Apabila pelayanan primer kuat, bermutu, profesional, terintegrasi, dan dipercaya masyarakat, fondasi sistem kesehatan nasional akan semakin kokoh.
Sehat untuk Semua bukan sekadar memastikan setiap orang dapat datang ke fasilitas kesehatan, melainkan memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan yang bermutu, aman, adil, dan manusiawi.
Mari menjadikan mutu sebagai budaya, inovasi sebagai gerakan, teknologi sebagai penguat pelayanan, dan masyarakat sebagai pusat pembangunan kesehatan.
Sebab, membangun Indonesia sehat harus dimulai dari pelayanan kesehatan primer yang kuat.
Selamat Hari Kesehatan Nasional ke-62, 12 November 2026.
Sehat untuk Semua. Mutu Pelayanan untuk Seluruh Masyarakat.
