 |
Jangan Main-main dengan Rakyat! Presma UINAM Ancam Lawan Kenaikan PBB |
NARASIRAKYAT, Makassar, 20 Agustus 2025 – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah di Indonesia kian memanas. Gelombang protes datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Muh. Zulhamdi Suhafid, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh gegabah dalam mengeluarkan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil.
Zulhamdi menyebut kasus kenaikan PBB telah terjadi di berbagai daerah, mulai dari Kabupaten Pati, Cirebon, Bone, hingga beberapa daerah lain. Menurutnya, langkah itu mencerminkan kurangnya sensitivitas pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan.
“Kenaikan PBB tanpa kajian mendalam adalah bentuk ketidakpekaan. Jangan coba bermain-main dengan rakyat. Kebijakan seperti ini hanya akan memperparah beban ekonomi masyarakat,” ujarnya tegas.
Presma UINAM menilai bahwa kebijakan fiskal seharusnya berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar menambah pundi-pundi kas daerah. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bisa runtuh bila kebijakan tidak berpihak pada kepentingan publik.
Menurutnya, saat ini rakyat sudah terbebani dengan harga kebutuhan pokok yang melambung, biaya pendidikan yang mahal, serta ongkos transportasi yang terus meningkat. Kenaikan PBB justru memperberat tekanan terhadap masyarakat.
Zulhamdi menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam. Ia menyerukan agar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, turun tangan serius mengevaluasi pemerintah daerah yang memberlakukan kebijakan kenaikan PBB tanpa memperhatikan aspirasi rakyat.
Lebih jauh, Zulhamdi menekankan pentingnya ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebelum mengeluarkan kebijakan strategis.
“Jika pemerintah daerah tetap ngotot tanpa peduli kondisi rakyat, maka perlawanan rakyat bersama mahasiswa tidak bisa dihindari,” pungkasnya.
5 Fakta Menarik
-
Kenaikan PBB terjadi di berbagai daerah: Pati, Cirebon, Bone, dan lainnya.
-
Presiden Mahasiswa UINAM, Muh. Zulhamdi Suhafid, menjadi salah satu tokoh muda vokal menentang kebijakan ini.
-
Kritik menyoroti kurangnya kajian mendalam dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.
-
Mahasiswa menuntut Mendagri Tito Karnavian turun tangan mengawasi dan mengevaluasi pemerintah daerah.
-
Isu kenaikan PBB berpotensi memicu aksi mahasiswa dan rakyat secara kolektif.
"Keadilan tidak lahir dari kebijakan yang gegabah, tetapi dari keberanian pemimpin untuk mendengar suara rakyatnya. Di pundak rakyatlah legitimasi sejati sebuah pemerintahan berdiri."
