 |
| Penulis : Lisna, Ketua Umum PD IPM Sidrap |
NARASIRAKYAT, Sidrap — Penundaan Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) menimbulkan keresahan di kalangan kader. Forum musyawarah tertinggi organisasi pelajar Muhammadiyah yang seharusnya berlangsung Oktober 2025 mendadak ditunda hingga Februari 2026.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar: mengapa agenda sebesar muktamar justru minim informasi?
Lisna, Ketua Umum PD IPM Sidrap, dalam opininya menyebut bahwa diamnya Pimpinan Pusat (PP) IPM menambah kebingungan kader di seluruh Indonesia.
“Katanya agenda besar, tapi infonya kecil. Muktamar yang seharusnya jadi ajang adu gagasan, silaturahmi, dan regenerasi nasional kini justru jadi sumber tanda tanya bagi kader,” tulis Lisna.
Muktamar Tertunda, Periodisasi Terganggu
Muktamar adalah forum musyawarah tertinggi yang digelar setiap dua tahun sekali. Penundaan kali ini dianggap mengganggu ritme organisasi, sebab periodisasi kepemimpinan di semua tingkatan —dari pusat hingga ranting— otomatis ikut molor hampir seperempat periode.
Lebih disayangkan lagi, menurut Lisna, PP IPM selaku aktor utama pelaksanaan muktamar tidak memberikan klarifikasi resmi. Justru PW IPM Sulsel sebagai tuan rumah yang lebih banyak menjadi sumber informasi.
Isu Batas Usia Ikut Memanaskan Suasana
Selain soal penundaan, kader juga dihebohkan dengan wacana perubahan batas usia kepemimpinan. Dalam AD/ART, batas usia pimpinan pusat maksimal 24 tahun. Namun, isu perpanjangan usia beredar luas tanpa penjelasan resmi.
“Entah benar atau tidak, tapi itulah berita pahit yang diterima kader saat ini,” tambah Lisna.
Pertanyaan yang Menggantung
Kebingungan kader kini terpusat pada satu hal: kemana suara PP IPM?
Apakah akan ada klarifikasi? Apakah akan ada transparansi dalam mengambil keputusan? Pertanyaan ini mengemuka karena keheningan dianggap justru memperburuk suasana, membuka ruang bagi opini liar, bahkan bisa memicu krisis kepercayaan.
Harapan untuk Pimpinan Nasional
Meski melayangkan kritik tajam, Lisna menegaskan bahwa kader tetap menaruh harapan besar kepada PP IPM. Dengan integritas yang ada, seharusnya pimpinan pusat mampu mengambil keputusan tepat dan transparan.
“Kami berharap transparansi dalam mengambil keputusan adalah opsi yang dipilih. Dengan begitu, opini liar yang sudah memenuhi isi kepala bisa diredam,” tutupnya.
Muktamar adalah agenda regenerasi nasional yang ditunggu-tunggu. Keterlambatan dan minimnya informasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan kader pada kepemimpinan pusat. Transparansi adalah kunci agar organisasi tetap solid, sebab kader percaya: IPM kuat bukan karena diamnya pimpinan, tapi karena keterbukaan dan keberanian mengambil keputusan.
