Oleh: Muh. Alwi Nur — Ketua DEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
Makassar, 30 Oktober 2025 — Proyek Kereta Cepat Whoosh kini kembali menjadi sorotan publik. Di balik kecepatan yang dibanggakan, kini terselip pertanyaan besar tentang transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab anggaran. Isu dugaan mark-up biaya pembangunan mencuat, memunculkan kembali perdebatan klasik: antara kebanggaan nasional dan pemborosan kebijakan.
Ketua DEMA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Muh. Alwi Nur, menilai proyek ini kini menjadi ujian moral dan politik pertama bagi Presiden Prabowo Subianto.
“Panggung telah hadir di depan mata Presiden Prabowo. Ia berkuasa dengan janji menggelegar untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Kini, ujian itu datang dari warisan pendahulunya — proyek Whoosh,” ujar Alwi tegas.
Menurutnya, Whoosh adalah monumen baja dari ambisi yang dipaksakan. Sejak awal proyek ini diklaim murni business-to-business (B2B), tanpa melibatkan dana APBN. Namun kenyataannya, biaya membengkak jauh dari perencanaan semula dan akhirnya mendorong negara menggelontorkan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk menutup kekurangan.
“Publik sejak awal dibuai dengan narasi indah. Namun ketika angka membengkak, tabir itu robek. APBN akhirnya menjadi penyangga proyek yang sejak awal disebut mandiri,” lanjut Alwi.
Ia juga menyinggung bahwa perbandingan biaya per kilometer menunjukkan anomali mencolok: biaya pembangunan di Indonesia tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di negara lain. Hal itu, menurutnya, wajar menimbulkan kecurigaan publik terhadap praktik pembengkakan biaya yang sistematis.
Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan mark-up proyek tersebut. Namun, Alwi menilai, tantangan terbesarnya justru ada pada keberanian politik Presiden Prabowo untuk membiarkan proses hukum berjalan apa adanya.
Prabowo dan Dilema “Warisan Politik”
“Di sinilah letak jantung persoalannya,” kata Alwi. “Prabowo kini berada di antara janji kampanye dan bayang-bayang politik masa lalu.”
Ia menjelaskan dua premis penting:
-
Prabowo berjanji akan menindak tegas segala bentuk korupsi.
-
Namun proyek yang kini disorot ini adalah warisan dari rezim yang juga membuka jalan politiknya menuju Istana.
Dilema ini menciptakan pertanyaan moral yang besar: apakah Prabowo berani membongkar “borok” warisan pendahulunya, atau memilih diam demi stabilitas politik?
“Mengaudit proyek Whoosh berarti siap membuka kotak pandora era sebelumnya. Tapi di sanalah ujian integritas sejati berada. Jika ia mundur karena tekanan politik, maka publik akan melihatnya bukan sebagai panglima, tapi sandera kekuasaan,” ucap Alwi.
Rakyat Menunggu Bukti, Bukan Retorika
Publik kini, kata Alwi, tidak lagi membutuhkan narasi megah atau slogan-slogan kampanye. Rakyat menunggu tindakan nyata: apakah proyek raksasa ini akan benar-benar diaudit hingga ke akar, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas setiap rupiah yang janggal.
Jika penyelidikan ini mandek di tengah jalan, atau hanya menyentuh pelaku kecil sementara aktor besar lolos dari jerat hukum, maka yang hancur bukan hanya kepercayaan publik, tapi juga marwah pemberantasan korupsi itu sendiri.
“Waktu akan membuktikan: apakah Prabowo adalah singa pemberantas korupsi, atau sekadar penjaga gerbang bagi dosa-dosa rezim lama,” tutup Alwi.
