 |
PMII Bone Kepung Polres Bone, Desak Transparansi Kasus Salomekko dan Sejumlah Isu Krusial di Bone |
NARASIRAKYAT – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone kembali menunjukkan perannya sebagai kontrol sosial dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Bone, Senin (8/6/2026). Aksi yang berlangsung selama lebih dari tiga jam tersebut menjadi sorotan publik setelah massa menampilkan teatrikal bertajuk "RIP Polres Bone", sebagai simbol kritik terhadap penanganan sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum memberikan kepastian kepada masyarakat.
Aksi dimulai sekitar pukul 14.00 WITA dari kawasan Tugu Jam Kota Watampone. Di lokasi tersebut, para mahasiswa melakukan orasi, pembacaan puisi, dan menyampaikan berbagai aspirasi sebelum bergerak menuju Mapolres Bone.
Setibanya di depan Mapolres Bone, massa aksi menyampaikan tuntutan yang berfokus pada dugaan kasus penganiayaan di Kecamatan Salomekko serta sejumlah isu lain yang selama ini menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan penyalahgunaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penyalahgunaan BBM bersubsidi, aktivitas pertambangan ilegal, dugaan pelanggaran di tempat hiburan malam (THM), hingga kasus penembakan di Lapri.
Kasus Salomekko Jadi Titik Fokus Pengawalan PMII
Ketua PMII Cabang Bone, Zulkifli, menegaskan bahwa pihaknya hadir untuk memastikan proses hukum kasus dugaan penganiayaan di Kecamatan Salomekko berjalan secara profesional dan transparan.
Menurutnya, kasus tersebut telah memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat karena adanya perbedaan keterangan antara korban dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kami ingin mengawal proses hukumnya serta meminta klarifikasi terhadap berbagai informasi yang berkembang di masyarakat. Kami juga mendengar adanya dugaan intimidasi terhadap korban agar menempuh jalan damai. Karena itu, kami meminta penjelasan yang terbuka dari aparat penegak hukum," ujar Zulkifli dalam orasinya.
PMII menilai bahwa keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
PMII Soroti Ketidakhadiran Pimpinan Polres Bone
Dalam aksi tersebut, PMII Cabang Bone juga menyayangkan tidak hadirnya Kapolres Bone maupun pejabat utama Polres Bone untuk menerima dan berdialog langsung dengan massa aksi.
Menurut Zulkifli, kehadiran pimpinan institusi kepolisian dalam ruang dialog sangat penting untuk memberikan penjelasan terhadap berbagai tuntutan yang telah berulang kali disampaikan oleh mahasiswa.
"Kami sangat menyayangkan karena Kapolres Bone maupun para Kasat tidak hadir menemui massa aksi untuk memberikan penjelasan secara langsung terkait tuntutan yang kami sampaikan," katanya.
PMII menilai komunikasi yang terbuka antara aparat dan masyarakat merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Desak Supervisi terhadap Penanganan Kasus di Salomekko
Sementara itu, Jenderal Lapangan aksi, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa tuntutan utama massa adalah meminta Kapolres Bone melakukan supervisi terhadap penanganan perkara yang saat ini ditangani Polsek Salomekko.
Menurut Farhan, supervisi diperlukan agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara objektif dan bebas dari berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat.
"Kami mendesak Polres Bone untuk melakukan supervisi karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Dugaan penganiayaan berat yang terjadi harus ditangani secara profesional, objektif, dan transparan," tegasnya.
Farhan menambahkan bahwa langkah supervisi merupakan mekanisme yang lazim dilakukan dalam sistem kepolisian guna memastikan setiap perkara ditangani sesuai prosedur dan prinsip keadilan.
Tagih Progres Penanganan Sejumlah Kasus Strategis
Selain kasus Salomekko, PMII Cabang Bone juga kembali mempertanyakan perkembangan sejumlah laporan dan tuntutan yang sebelumnya telah mereka sampaikan kepada Polres Bone.
Beberapa isu yang menjadi perhatian mereka meliputi:
Dugaan penyalahgunaan bantuan Alsintan Tahun Anggaran 2024–2025.
Dugaan penyalahgunaan dan pelangsiran BBM bersubsidi.
Aktivitas pertambangan ilegal.
Dugaan pelanggaran yang terjadi di tempat hiburan malam (THM).
Kasus penembakan yang terjadi di wilayah Lapri.
Menurut PMII, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan berbagai kasus tersebut.
"Kami ingin mengetahui sejauh mana perkembangan penanganan kasus-kasus tersebut. Sudah sampai di mana proses penindakannya, berapa yang telah ditindaklanjuti, dan bagaimana progres penegakan hukumnya," ujar Farhan.
Empat Tuntutan Utama PMII Bone
Dalam pernyataan resminya, PMII Cabang Bone menyampaikan empat tuntutan utama kepada Polres Bone:
Mendesak Kapolres Bone mengambil alih dan mengusut tuntas perkara dugaan penganiayaan di Kecamatan Salomekko secara profesional, objektif, dan transparan.
Mendesak dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap penerima bantuan Alsintan Tahun Anggaran 2024–2025, khususnya bantuan Combine Harvester.
Mendesak pengusutan terhadap pihak-pihak yang menerbitkan rekomendasi distribusi BBM bersubsidi yang diduga menjadi celah praktik penyalahgunaan.
Mendesak penindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal, dugaan pelanggaran di THM, serta pengungkapan kasus penembakan di Lapri secara transparan.
Lima Fakta Menarik dari Aksi PMII Bone
1. Aksi Berlangsung Lebih dari Tiga Jam
Demonstrasi berlangsung dari pukul 14.00 hingga 17.30 WITA dan menjadi salah satu aksi mahasiswa yang cukup panjang dalam beberapa waktu terakhir di Bone.
2. Teatrikal "RIP Polres Bone" Jadi Sorotan
Aksi teatrikal tersebut menarik perhatian masyarakat dan pengguna media sosial karena menggambarkan kritik simbolik terhadap penegakan hukum yang dinilai belum memberikan kepastian.
3. Kasus Salomekko Menjadi Pemicu Utama
PMII menilai kasus dugaan penganiayaan di Salomekko telah berkembang menjadi perhatian publik sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat.
4. Tidak Hanya Satu Isu yang Disuarakan
Selain kasus penganiayaan, mahasiswa juga membawa isu alsintan, BBM subsidi, tambang ilegal, THM, hingga kasus penembakan Lapri.
5. PMII Tegaskan Akan Terus Mengawal
PMII Cabang Bone memastikan tidak akan berhenti pada satu kali aksi dan akan terus mengawal seluruh tuntutan hingga terdapat kejelasan hukum.
Menjaga Kepercayaan Publik Melalui Transparansi
Aksi yang dilakukan PMII Cabang Bone menjadi gambaran bahwa partisipasi masyarakat sipil masih memegang peran penting dalam mengawal proses penegakan hukum. Di tengah berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, transparansi, profesionalisme, dan komunikasi terbuka antara aparat penegak hukum dengan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik.
PMII Cabang Bone menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap perkembangan kasus yang mereka soroti hingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kami akan terus mengawal kasus ini dan seluruh tuntutan yang telah kami sampaikan hingga terdapat kejelasan serta kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," tutup Muhammad Farhan.
