 |
| Andi Rama Ramadhan Presma Unismuh Makassar Tolak Mobilisasi BEM ke Apel Polda Sulsel, Soroti Independensi Gerakan Mahasiswa |
MAKASSAR, NARASIRAKYAT.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar menyatakan sikap tegas menyikapi surat undangan dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) terkait rencana kegiatan “Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas” yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Fly Over Kota Makassar, Rabu, 26 Agustus 2026.
Sikap tersebut disampaikan langsung Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar, Andi Rama Ramadhan, yang menilai pelibatan 15 pengurus BEM dalam kegiatan tersebut perlu dipertanyakan dari aspek jalur koordinasi, independensi lembaga kemahasiswaan hingga posisi mahasiswa sebagai kekuatan kontrol sosial.
Dalam pernyataannya, BEM Unismuh Makassar menyebut surat dengan nomor B/Und-481/VIII/IPP.3/2026/Dit Ik ditujukan kepada Rektor Unismuh Makassar dengan permintaan untuk mengikutsertakan 15 orang pengurus BEM dalam agenda tersebut.
BEM kemudian menyampaikan kritik sekaligus menyatakan penolakan terhadap kehadiran pengurusnya dalam agenda yang dinilai sebagai bentuk mobilisasi.
Soroti Jalur Koordinasi dengan BEM
Poin pertama yang menjadi sorotan BEM Unismuh Makassar berkaitan dengan mekanisme komunikasi kelembagaan.
BEM menilai surat yang ditujukan langsung kepada Rektor tanpa komunikasi kelembagaan yang jelas dengan pengurus BEM sebagai pihak yang diminta hadir berpotensi mengabaikan independensi lembaga kemahasiswaan.
Dalam pandangan BEM, mahasiswa seharusnya ditempatkan sebagai mitra kritis yang memiliki otonomi dalam menentukan sikap organisasi.
Persoalan tersebut kemudian dikaitkan dengan prinsip independensi gerakan mahasiswa yang selama ini menjadi bagian dari tradisi organisasi kemahasiswaan.
Bagi BEM Unismuh Makassar, koordinasi dengan lembaga mahasiswa menjadi penting ketika sebuah kegiatan secara khusus meminta keterlibatan pengurus BEM.
Fly Over Dipersoalkan, Ruang Demokrasi Jadi Sorotan
Selain jalur koordinasi, BEM Unismuh Makassar juga mempertanyakan pemilihan lokasi kegiatan.
Agenda Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas direncanakan berlangsung di Fly Over Kota Makassar.
Lokasi tersebut dipandang BEM memiliki makna tersendiri dalam dinamika gerakan mahasiswa dan penyampaian aspirasi publik di Kota Makassar.
Karena itu, penggunaan ruang tersebut untuk kegiatan formal aparat keamanan dinilai BEM berpotensi menimbulkan persepsi politisasi ruang publik.
Dalam pernyataannya, BEM menegaskan bahwa ruang publik yang selama ini menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi seharusnya tetap memiliki ruang bagi ekspresi demokrasi.
Kritik tersebut sekaligus menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap simbol dan ruang yang dianggap memiliki nilai historis dalam gerakan sosial di Makassar.
Tegas Menolak Kooptasi Gerakan Mahasiswa
Poin paling tegas dalam pernyataan BEM adalah penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kooptasi gerakan mahasiswa.
BEM Unismuh Makassar menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi sebagai agent of control dan penyambung aspirasi masyarakat.
Karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam agenda institusi keamanan menurut mereka harus dipertimbangkan secara kritis agar tidak menimbulkan persepsi bahwa lembaga kemahasiswaan menjadi bagian dari legitimasi kegiatan aparat.
BEM menilai independensi gerakan mahasiswa merupakan prinsip yang harus tetap dijaga, termasuk ketika berhadapan dengan institusi negara.
Sikap tersebut bukan berarti menutup ruang komunikasi antara mahasiswa dan kepolisian, melainkan menekankan pentingnya hubungan yang dibangun atas dasar kesetaraan, transparansi dan penghormatan terhadap independensi masing-masing lembaga.
Instruksikan Pengurus BEM Tidak Hadir
Sebagai bagian dari sikap organisasinya, Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar Andi Rama Ramadhan mengimbau birokrasi kampus agar lebih selektif dalam merespons surat atau undangan dari pihak eksternal yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga mahasiswa.
BEM juga menyatakan secara tegas menginstruksikan seluruh pengurusnya untuk tidak menghadiri agenda tersebut.
Keputusan itu disebut sebagai upaya menjaga marwah, independensi dan integritas gerakan mahasiswa.
Sikap tersebut sekaligus menempatkan BEM sebagai organisasi yang ingin menentukan sendiri agenda dan bentuk keterlibatannya dalam kegiatan eksternal.
Antara Silaturahmi Kamtibmas dan Independensi Mahasiswa
Persoalan ini memperlihatkan adanya ruang diskusi yang lebih luas mengenai hubungan antara aparat keamanan, perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa.
Di satu sisi, komunikasi antara kepolisian dan mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya membangun hubungan yang sehat dalam kehidupan demokrasi.
Namun di sisi lain, organisasi mahasiswa memiliki hak untuk mempertahankan independensi dan menentukan sikap terhadap setiap undangan atau agenda yang melibatkan lembaganya.
Dalam konteks tersebut, polemik undangan apel Polda Sulsel menjadi momentum untuk menguji bagaimana komunikasi antarlembaga dapat berlangsung tanpa mengurangi posisi kritis mahasiswa.
Dialog yang terbuka, transparan dan setara dapat menjadi jalan untuk menghindari kesalahpahaman sekaligus menjaga hubungan kelembagaan tetap konstruktif.
Lima Fakta Menarik di Balik Sikap BEM Unismuh Makassar
1. Polda Sulsel mengirim surat kepada Rektor Unismuh Makassar
Surat bernomor B/Und-481/VIII/IPP.3/2026/Dit Ik disebut meminta Rektor mengikutsertakan 15 pengurus BEM dalam agenda apel.
2. Kegiatan dijadwalkan berlangsung 26 Agustus 2026
Agenda “Apel Gelar Pasukan Silaturahmi Kamtibmas” direncanakan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026.
3. Fly Over Makassar menjadi lokasi yang dipersoalkan
BEM menilai lokasi tersebut memiliki keterkaitan kuat dengan ruang penyampaian aspirasi dan gerakan mahasiswa di Kota Makassar.
4. BEM menyoroti independensi lembaga mahasiswa
Pelibatan pengurus BEM melalui surat yang ditujukan kepada birokrasi kampus dinilai perlu dikaji dari aspek otonomi organisasi kemahasiswaan.
5. Pengurus BEM diinstruksikan tidak hadir
Presiden Mahasiswa Unismuh Makassar menyatakan sikap menolak kehadiran pengurus BEM dalam agenda tersebut untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa.
Menjaga Marwah Gerakan di Tengah Ruang Dialog
Sikap tegas BEM Unismuh Makassar kembali menghidupkan diskusi mengenai posisi mahasiswa dalam relasi dengan institusi negara.
Mahasiswa memiliki ruang untuk berdialog dengan kepolisian, pemerintah maupun berbagai lembaga lainnya. Namun, dialog tersebut idealnya tidak menghilangkan karakter kritis dan independen organisasi mahasiswa.
Sebaliknya, institusi negara juga memiliki kepentingan untuk membangun komunikasi dengan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil.
Di antara kedua kepentingan tersebut, terdapat satu prinsip yang perlu dijaga: kesetaraan dan saling menghormati posisi kelembagaan.
Bagi BEM Unismuh Makassar, penolakan terhadap undangan tersebut merupakan bentuk pilihan organisasi untuk menjaga independensi gerakan.
Dan bagi ruang demokrasi, perbedaan sikap seperti ini seharusnya tidak menjadi akhir dari komunikasi, melainkan awal dari dialog yang lebih terbuka.
Sebab mahasiswa tidak hanya dituntut berani bersuara, tetapi juga harus mampu menjaga integritas suaranya—tetap kritis, tetap rasional, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
