 |
| Antrean BBM Mengular di Sidrap, Satgas Turun Langsung Pastikan Solar dan Pertalite Tepat Sasaran |
SIDENRENG RAPPANG, NARASIRAKYAT.ID — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU kembali menjadi pemandangan yang tidak asing di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Di balik barisan kendaraan yang mengular, ada kebutuhan masyarakat yang terus bergerak. Petani membutuhkan solar untuk pompa air di tengah kemarau. Mesin panen juga membutuhkan bahan bakar agar aktivitas pertanian tetap berjalan.
Namun di sisi lain, BBM bersubsidi merupakan sumber daya yang harus digunakan sesuai peruntukannya.
Di tengah situasi itulah Pemerintah Kabupaten Sidrap mengambil langkah pengawasan langsung.
Sejak 8 September 2026, Satuan Tugas (Satgas) Pemkab Sidrap turun ke sejumlah SPBU untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran dan tidak menimbulkan antrean yang mengganggu aktivitas masyarakat.
Pengawasan dilakukan dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Sidrap, serta Kepolisian Resor Sidrap.
Kamis (10/9/2026), pengawasan kembali dilakukan.
Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Sidrap, Haris Alimin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif.
“Pengawasan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga agar BBM bersubsidi dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sekaligus mencegah antrean berulang yang dapat menyebabkan kepadatan di sekitar SPBU,” kata Haris usai melakukan pengawasan bersama tim.
Bukan Sekadar Mengawasi Antrean
Bagi pemerintah daerah, persoalan BBM bersubsidi tidak berhenti pada panjang atau pendeknya antrean.
Ada persoalan ketepatan sasaran yang harus dijaga.
Karena itu, Satgas tidak hanya melihat kondisi antrean, tetapi juga memperhatikan proses pengisian kendaraan di SPBU.
Menurut Haris, secara umum pelayanan yang dipantau berjalan lancar dan tertib.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pencocokan barcode dengan nomor polisi kendaraan, termasuk pemeriksaan tangki penampungan BBM sebelum pengisian.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan BBM bersubsidi tidak disalahgunakan dan benar-benar diterima oleh pengguna sesuai ketentuan.
“Secara umum berjalan lancar dan tertib. Kami dari Satgas bersama dengan pengelola senantiasa memperhatikan barcode dengan mencocokkannya dengan nomor polisi kendaraan, demikian juga tangki penampungan BBM sebelum melakukan pengisian,” ujar Haris.
Volume Pengisian Dibatasi
Dalam pemantauan Satgas, sejumlah SPBU juga menerapkan pembatasan volume pengisian BBM bersubsidi.
Untuk solar, kendaraan roda enam dibatasi hingga 50 liter, kendaraan roda 10 ke atas 100 liter, sedangkan kendaraan roda empat 30 liter.
Sementara untuk Pertalite, mobil dibatasi 30 liter dan sepeda motor berkisar 7–10 liter.
Pembatasan tersebut menjadi salah satu mekanisme yang diterapkan untuk menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap terkendali.
Bagi masyarakat yang berada dalam antrean, aturan tersebut juga memiliki konsekuensi langsung: setiap kendaraan harus mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan, bukan berdasarkan seberapa sering pemilik kendaraan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
Karena itu, Satgas mengimbau masyarakat tidak melakukan pengisian berulang dengan kembali mengantre di SPBU lain.
Cara SPBU Majjelling Mengurai Antrean
Pengawasan di lapangan juga menemukan pola pelayanan yang dilakukan salah satu SPBU untuk mengurai antrean.
Di SPBU Majjelling, pengelola mengatur waktu pelayanan berdasarkan jenis BBM.
Solar dilayani pada pagi hari.
Sementara pada siang hari pelayanan dialihkan untuk Pertalite.
“Khusus BBM solar dilayani pada pagi hari, sedangkan pada siang hari pelayanan dialihkan untuk BBM pertalite,” jelas Haris.
Pola seperti ini menjadi salah satu upaya agar antrean tidak bercampur terlalu panjang dan tidak mengganggu pengguna jalan di sekitar SPBU.
Dengan kata lain, persoalan antrean tidak hanya membutuhkan tambahan pasokan, tetapi juga pengaturan pelayanan dan kedisiplinan pengguna.
Ketika BBM Bertemu Kebutuhan Pertanian
Ada alasan mengapa kebutuhan BBM bersubsidi di Sidrap menjadi perhatian serius.
Kabupaten ini memiliki aktivitas pertanian yang tinggi.
Di tengah kemarau akibat fenomena El Niño, kebutuhan bahan bakar untuk pompanisasi meningkat karena petani membutuhkan air untuk mempertahankan pertanaman.
Di sawah, solar bukan sekadar bahan bakar.
Bagi petani yang mengoperasikan pompa air, ia menjadi bagian dari ikhtiar mempertahankan tanaman agar tidak kehilangan pasokan air.
Kebutuhan juga meningkat saat memasuki masa panen.
Menurut Haris, solar digunakan untuk mendukung kegiatan panen menggunakan combine harvester di lahan persawahan Sidrap.
Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan BBM di daerah agraris memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Ketika pompa air bekerja, sawah tetap terjaga.
Ketika mesin panen bergerak, gabah dapat segera dipanen.
Namun pada saat yang sama, penggunaan BBM bersubsidi tetap harus mengikuti aturan agar manfaatnya tidak bergeser dari sasaran yang ditentukan.
Pemkab Sidrap Pastikan Pasokan Masih Cukup
Di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai antrean, Haris menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemantauan Satgas, ketersediaan BBM bersubsidi masih cukup.
Ia juga menyebut pasokan dari PT Pertamina Patra Niaga berjalan lancar.
Artinya, persoalan yang terlihat di lapangan tidak serta-merta berarti stok BBM habis.
Antrean dapat dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan, pola kedatangan kendaraan, pembatasan volume pengisian maupun waktu pelayanan di SPBU.
Karena itu, pengawasan pemerintah diarahkan tidak hanya untuk melihat ketersediaan, tetapi juga memastikan distribusi berlangsung secara tertib.
Pesan Pemerintah: Gunakan Secukupnya
Haris mengajak masyarakat menggunakan BBM bersubsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya.
Imbauan itu sederhana, tetapi penting.
Jangan mengisi berulang kali hanya dengan berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya.
Sebab ketika satu kendaraan melakukan pengisian berulang, kendaraan lain yang juga membutuhkan BBM harus menunggu lebih lama.
Antrean akhirnya menjadi persoalan bersama.
Pemerintah mengawasi dari sisi kebijakan dan distribusi.
Pengelola SPBU mengatur pelayanan.
Petugas menjaga ketertiban.
Sementara masyarakat memiliki peran penting dengan menggunakan BBM sesuai kebutuhan dan ketentuan.
Di titik inilah pengawasan BBM bersubsidi bukan semata-mata urusan pemerintah.
Ia menjadi tanggung jawab bersama.
Lima Fakta Menarik Pengawasan BBM Bersubsidi di Sidrap
1. Satgas mulai melakukan pengawasan sejak 8 September 2026
Pemkab Sidrap melakukan pengawasan langsung di sejumlah SPBU dan menyatakan kegiatan tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan.
2. Pengawasan melibatkan lintas instansi
Satgas melibatkan unsur Pemkab Sidrap, perangkat daerah terkait dan Polres Sidrap.
3. Barcode kendaraan menjadi bagian dari pemeriksaan
Petugas bersama pengelola SPBU mencocokkan barcode dengan nomor polisi kendaraan sebelum pengisian.
4. Kebutuhan solar berkaitan erat dengan aktivitas pertanian
Kemarau dan kegiatan pompanisasi, serta penggunaan combine harvester saat panen, menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan solar menurut Pemkab Sidrap.
5. SPBU Majjelling menerapkan pembagian waktu pelayanan
Pelayanan solar dilakukan pada pagi hari, sementara Pertalite dilayani pada siang hari sebagai salah satu upaya mengurai antrean.
Ketika Antrean Menjadi Cermin Kebutuhan Masyarakat
Antrean BBM memang mudah dilihat.
Kendaraan berjajar. Mesin menunggu. Pengemudi menghitung waktu.
Tetapi di balik setiap kendaraan ada kebutuhan yang berbeda.
Ada petani yang mengejar waktu mengairi sawah.
Ada operator combine harvester yang harus menyelesaikan panen.
Ada pengemudi yang membutuhkan bahan bakar untuk bekerja.
Ada keluarga yang membutuhkan kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, memastikan BBM bersubsidi tepat sasaran sesungguhnya bukan hanya tentang mengatur siapa yang boleh mengisi.
Lebih jauh, ini tentang menjaga agar sumber daya yang disediakan negara dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan.
Pengawasan Satgas Pemkab Sidrap menjadi salah satu ikhtiar untuk menjaga keseimbangan tersebut.
Pasokan tetap dipantau.
Penyaluran diperiksa.
Antrean diurai.
Masyarakat diingatkan.
Semuanya bermuara pada satu tujuan: BBM bersubsidi tersedia ketika masyarakat yang berhak benar-benar membutuhkannya.
Dan di tengah kemarau yang menekan sektor pertanian, tujuan itu menjadi semakin penting.
Sebab bagi sebagian masyarakat Sidrap, BBM bukan hanya soal kendaraan yang bisa bergerak.
Ia juga tentang pompa yang terus bekerja, mesin panen yang terus berjalan, sawah yang tetap mendapatkan air, dan roda ekonomi keluarga yang tidak boleh berhenti.
Menjaga BBM bersubsidi tepat sasaran berarti menjaga agar energi negara sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkannya.
