 |
| APBD Perubahan Sidrap 2026 Disepakati, Andi Tenri Sangka Soroti Pemerataan Pembangunan dan Data Warga |
SIDRAP, NarasiRakyat.id — Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam Rapat Paripurna, Rabu (23/9/2026).
Persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perubahan anggaran daerah. Sebelumnya, pembahasan telah melalui rangkaian rapat paripurna dan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD.
Bagi masyarakat, perubahan APBD bukan semata persoalan angka dalam dokumen anggaran. Di balik setiap pos belanja terdapat harapan agar pembangunan dan pelayanan publik benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Hal itulah yang menjadi perhatian Anggota DPRD Sidrap Andi Tenri Sangka.
Melalui unggahan di media sosialnya, Andi menyampaikan dua catatan yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan ke depan, yakni pembangunan yang lebih berkeadilan dan pembenahan data desil masyarakat.
Andi Tenri Sangka: Pembangunan Jangan Hanya Berpusat di Perkotaan
Catatan pertama berkaitan dengan pemerataan pembangunan.
Andi meminta agar pembangunan daerah tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan. Menurutnya, kawasan pelosok, terutama wilayah pegunungan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, perlu mendapat perhatian.
Ia menekankan pentingnya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
“Pembangunan berkeadilan — jangan hanya terpusat di perkotaan. Sudah saatnya kita percepat pembangunan di pelosok-pelosok, khususnya daerah pegunungan yang puluhan tahun belum tersentuh infrastruktur,” tulis Andi melalui media sosialnya.
Pesan tersebut menempatkan pemerataan infrastruktur sebagai salah satu isu yang menurutnya perlu mendapat perhatian dalam implementasi kebijakan anggaran daerah.
Sebelumnya, pembahasan Perubahan APBD Sidrap 2026 memang mencakup sejumlah sektor pembangunan, termasuk pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Infrastruktur dan Wajah Keadilan Pembangunan
Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, akses jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan dan infrastruktur dasar mungkin menjadi sesuatu yang relatif mudah dijangkau.
Namun, situasi tersebut tidak selalu sama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan.
Jarak, kondisi geografis dan keterbatasan akses dapat memengaruhi aktivitas ekonomi maupun akses terhadap pelayanan publik.
Karena itu, ketika berbicara mengenai pembangunan berkeadilan, pemerataan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan.
Andi menilai semangat pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah.
“Kemerdekaan ini milik semua, kesejahteraan pun harus dirasakan merata,” tulisnya.
Data Desil Jadi Perhatian Kedua
Catatan kedua yang disampaikan Andi berkaitan dengan penataan data desil masyarakat.
Menurut Andi, berdasarkan pantauan Komisi I DPRD Sidrap, terdapat warga yang menurutnya seharusnya masuk dalam kelompok desil 1–4 tetapi tercatat pada desil 6–10.
Ia menilai ketidaktepatan data tersebut berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap program bantuan sosial.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan temuan yang disampaikan Andi berdasarkan pantauan Komisi I, sehingga diperlukan verifikasi dan pembaruan data oleh instansi berwenang sebelum dapat disimpulkan sebagai kondisi keseluruhan data masyarakat Sidrap.
Persoalan akurasi data menjadi penting karena berbagai kebijakan perlindungan sosial membutuhkan basis data yang tepat sasaran.
Data yang tidak diperbarui atau tidak sesuai kondisi faktual masyarakat dapat menimbulkan persoalan dalam proses penentuan penerima manfaat.
Karena itu, pembenahan data bukan hanya persoalan administrasi, tetapi berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
APBD Bukan Sekadar Angka
Andi menempatkan APBD sebagai instrumen yang seharusnya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Baginya, angka-angka dalam dokumen anggaran harus diterjemahkan menjadi program yang dapat dirasakan warga.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan sektor pertanian, hingga program sosial, seluruhnya memiliki hubungan dengan kualitas hidup masyarakat.
Dalam konteks Sidrap, pembahasan perubahan APBD juga menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Sidrap sebelumnya menyampaikan bahwa perubahan APBD diarahkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan kondisi serta kebutuhan daerah.
Dua Catatan, Satu Tujuan
Jika dirangkum, dua catatan Andi Tenri Sangka memiliki titik temu pada satu persoalan besar: bagaimana anggaran daerah dapat diterjemahkan menjadi manfaat yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.
Pembangunan fisik membutuhkan pemerataan.
Program sosial membutuhkan data yang akurat.
Keduanya kemudian bertemu dalam satu tujuan, yakni memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Lima Fakta Menarik
1. Perubahan APBD Sidrap 2026 mendapat persetujuan bersama
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sidrap menyepakati Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna pada Rabu, 23 September 2026.
2. Pembahasan dilakukan melalui tahapan DPRD
Sebelum persetujuan, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum dan pemerintah daerah memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan tersebut.
3. Infrastruktur menjadi salah satu sektor perhatian
Pembahasan perubahan APBD mencakup sejumlah sektor, termasuk pertanian, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
4. Andi Tenri Sangka menyampaikan dua catatan utama
Ia menyoroti pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok serta persoalan akurasi data desil masyarakat.
5. Data yang tepat menjadi bagian penting pelayanan publik
Catatan mengenai desil yang disampaikan Andi menunjukkan pentingnya pembaruan dan verifikasi data agar program pemerintah dapat menyasar masyarakat sesuai kondisi dan kriteria yang berlaku.
Menunggu Anggaran Menjadi Manfaat Nyata
Persetujuan perubahan APBD bukanlah akhir dari perjalanan.
Setelah kesepakatan anggaran, tantangan berikutnya adalah bagaimana program-program yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan secara efektif, transparan dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Catatan tentang pemerataan pembangunan dan akurasi data juga menjadi bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan.
Sebab, bagi masyarakat di pelosok, pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen. Ia bisa berarti jalan yang lebih mudah dilalui, layanan kesehatan yang lebih dekat, pendidikan yang lebih baik, dan kesempatan ekonomi yang lebih terbuka.
Begitu pula bagi warga yang membutuhkan bantuan sosial, satu data yang akurat dapat menentukan apakah mereka memperoleh program yang memang menjadi haknya sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, APBD akan memiliki makna ketika angka-angka di dalamnya berubah menjadi pelayanan dan pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka — ia adalah janji pada rakyat.”
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan perubahan anggaran tidak hanya diukur dari selesainya rapat paripurna, tetapi juga dari seberapa jauh manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat Sidrap.
