Makassar Siap Punya Hunian Vertikal? Fahri Hamzah Dorong APERSI Sulsel Jadi Pelopor!

Makassar Siap Punya Hunian Vertikal? Fahri Hamzah Dorong APERSI Sulsel Jadi Pelopor!

NARASIRAKYAT  — Upaya menghadirkan solusi hunian di tengah keterbatasan lahan perkotaan menjadi topik utama dalam pertemuan antara Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Sulawesi Selatan dengan Fahri Hamzah, Jumat (6/3/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Makassar ini menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan para pengembang untuk membahas masa depan pembangunan hunian perkotaan, khususnya konsep hunian vertikal yang dinilai semakin relevan dengan perkembangan kota.

Dalam silaturahim tersebut hadir Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Sulawesi Selatan Yasser Latief, Sekretaris Irwan Hasan, Bendahara Sulkifli Ishak Djarre, Ketua OKK H. Darwis Dg Nai, serta para wakil ketua yakni Asy’ari Abdullah, H. Rohandi, dan H. Hamid Dg La’lang. Turut hadir pula pengurus DPP APERSI, H. Akbar Yusuf.

Dalam diskusi tersebut, Fahri Hamzah menekankan pentingnya mulai mengembangkan hunian vertikal sebagai solusi strategis bagi kota-kota besar yang menghadapi keterbatasan lahan.

Menurutnya, perkembangan kota yang pesat seringkali mendorong masyarakat untuk tinggal semakin jauh dari pusat aktivitas ekonomi. Akibatnya, mobilitas meningkat, biaya hidup bertambah, dan tekanan terhadap infrastruktur kota semakin besar.

“Hunian vertikal perlu mulai dikembangkan agar masyarakat tidak terus terdorong ke pinggiran kota, sementara aktivitas dan pekerjaan mereka berada di dalam kota,” ujar Fahri.

Konsep hunian vertikal diyakini mampu menciptakan tata kota yang lebih efisien, sekaligus memberikan akses hunian yang lebih dekat dengan pusat kegiatan ekonomi, transportasi, dan layanan publik.

Meski mendukung penuh gagasan tersebut, jajaran pengurus APERSI Sulawesi Selatan juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi para pengembang, terutama dalam hal proses perizinan pembangunan.

Ketua APERSI Sulsel Yasser Latief menilai bahwa percepatan pembangunan perumahan membutuhkan sistem tata kelola yang lebih terintegrasi dan efisien.

Ia bahkan mengusulkan agar ekosistem pembangunan perumahan dapat dikelola secara lebih terpusat oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Supaya lebih ringkas dan cepat, kami mengusulkan agar mencontoh sistem di dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saja. Kalau Badan Gizi Nasional bisa mengelola ekosistemnya secara terpusat, harusnya kementerian juga bisa,” ungkap Yasser.

Usulan tersebut mencerminkan aspirasi para pengembang agar regulasi perumahan dapat lebih sederhana, transparan, dan mendukung percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa gagasan pengelolaan ekosistem perumahan secara lebih terintegrasi memang sedang menjadi bahan pembahasan di tingkat kementerian.

Menurutnya, pemerintah terus mencari model kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan perumahan tanpa mengabaikan aspek tata ruang, lingkungan, dan keberlanjutan kota.

“Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan konsep ini segera bisa terealisasi,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memberikan sinyal positif bahwa aspirasi para pengembang mulai mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan perumahan nasional.

Lima Fakta Menarik dari Pertemuan Ini

1. Hunian Vertikal Jadi Fokus Masa Depan Kota
Konsep ini dipandang sebagai solusi utama menghadapi keterbatasan lahan di kota besar seperti Makassar.

2. APERSI Sulsel Dorong Reformasi Sistem Perizinan
Pengembang berharap regulasi yang lebih sederhana agar pembangunan perumahan bisa lebih cepat.

3. Inspirasi dari Program Nasional
Usulan integrasi sistem perumahan bahkan mengambil inspirasi dari pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis.

4. Dialog Langsung Pemerintah dan Pengembang
Pertemuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaku industri.

5. Makassar Berpotensi Jadi Pelopor Hunian Vertikal di Indonesia Timur
Jika terealisasi, proyek ini dapat menjadi model pembangunan perkotaan di wilayah timur Indonesia.

Pertemuan antara APERSI Sulawesi Selatan dan Wakil Menteri PKP menjadi gambaran bahwa pembangunan kota masa depan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kolaborasi dengan pelaku industri.

Ketika visi pemerintah, pengalaman pengembang, dan kebutuhan masyarakat bertemu dalam satu ruang dialog, lahirlah peluang untuk menghadirkan hunian yang lebih layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Hunian vertikal bukan sekadar solusi teknis terhadap keterbatasan lahan, tetapi juga langkah menuju kota yang lebih tertata, efisien, dan manusiawi bagi generasi mendatang.