Oleh: Abd. Rahman
Kabid Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Palopo
Beberapa hari terakhir, persoalan distribusi air bersih kembali menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Palopo. Air yang tidak mengalir selama berhari-hari bukan lagi sekadar persoalan teknis pelayanan. Ia telah menyentuh kebutuhan paling dasar masyarakat.
Air bersih tidak mengenal kata nanti. Masyarakat membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, mencuci, beribadah, hingga menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Ketika distribusi air terganggu dalam waktu yang cukup lama, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa terjadi gangguan teknis. Pemerintah harus hadir dengan langkah yang cepat, terukur, dan transparan.
Memang, kondisi cuaca dan menurunnya debit sumber air baku dapat memengaruhi pasokan. Namun, kemarau bukanlah peristiwa yang sepenuhnya datang tanpa tanda. Karena itu, penurunan debit sumber air seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pelayanan publik, terutama bagi pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Mangkaluku.
Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata mengapa air tidak mengalir. Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa siap pemerintah ketika sumber air mengalami penurunan debit?
Jangan Menunggu Keluhan Membesar
Pemerintah Kota Palopo bersama Perumda Tirta Mangkaluku perlu melihat persoalan ini sebagai bagian dari ketahanan air kota.
Penanganannya tidak cukup berhenti pada perbaikan jaringan atau menunggu debit air kembali normal. Dalam situasi darurat, pemerintah perlu memastikan warga di wilayah terdampak tetap memperoleh pasokan air alternatif.
Mobil tangki, misalnya, perlu dikerahkan secara terukur ke kawasan yang sudah berhari-hari mengalami gangguan. Distribusinya harus memiliki jadwal dan mekanisme yang jelas sehingga masyarakat tidak perlu menunggu tanpa kepastian.
Di sinilah kualitas pelayanan publik diuji.
Masyarakat mungkin dapat memahami apabila terjadi gangguan teknis, kerusakan jaringan, atau penurunan debit sumber air baku. Namun, yang sulit diterima adalah ketika gangguan pelayanan berlangsung lama sementara informasi yang diterima masyarakat terbatas.
Pemerintah dan Perumda perlu menyampaikan secara terbuka wilayah mana yang terdampak, apa penyebab gangguan, langkah apa yang sedang dilakukan, serta kapan distribusi diperkirakan kembali normal.
Transparansi bukan sekadar pelengkap pelayanan. Dalam situasi krisis, informasi adalah bagian dari pelayanan itu sendiri.
Jangan sampai masyarakat harus berulang kali menghubungi layanan pengaduan hanya untuk mendapatkan jawaban sederhana: kapan air kembali mengalir?
Krisis Hari Ini, Evaluasi untuk Esok
Persoalan yang lebih penting sebenarnya berada pada sisi jangka panjang.
Jika penurunan debit sumber air terus berulang setiap musim kemarau, maka Palopo membutuhkan strategi ketahanan air yang lebih serius. Pemerintah tidak boleh terus menggunakan pendekatan yang sama setiap kali krisis terjadi.
Sumber air baku alternatif perlu dikaji. Kapasitas reservoir harus dievaluasi. Jaringan distribusi perlu diperbaiki. Kebocoran harus ditekan. Bahkan, sistem distribusi perlu dirancang sedemikian rupa agar pasokan dari satu sumber atau wilayah dapat dioptimalkan ketika wilayah lain mengalami gangguan.
Semua itu membutuhkan investasi.
Namun, investasi pada infrastruktur air bersih bukan sekadar belanja pembangunan. Ia adalah investasi terhadap kesehatan, produktivitas, kenyamanan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan air di Kota Palopo.
Berapa kapasitas produksi yang tersedia? Berapa kebutuhan pelanggan saat ini? Bagaimana kondisi jaringan distribusi? Berapa tingkat kehilangan air? Wilayah mana yang paling rentan mengalami gangguan? Seberapa besar cadangan air yang tersedia ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berbasis data.
Tanpa data yang memadai, kebijakan akan cenderung bersifat reaktif: masalah muncul, keluhan meningkat, mobil tangki dikerahkan, lalu persoalan dianggap selesai ketika air kembali mengalir.
Padahal, pelayanan publik yang baik seharusnya bergerak lebih jauh dari sekadar pemadaman masalah.
Air Bersih dan Ukuran Kehadiran Negara
Kita tentu tidak ingin setiap musim kemarau masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama: air tidak mengalir, warga harus membeli air dengan biaya tambahan, kemudian bantuan air diberikan setelah keluhan meluas.
Kota yang terus berkembang membutuhkan sistem pelayanan publik yang mampu mengantisipasi pertumbuhan penduduk, peningkatan kebutuhan air, serta perubahan kondisi lingkungan.
Karena itu, krisis air yang terjadi saat ini semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Palopo dan Perumda Tirta Mangkaluku untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem penyediaan air bersih.
Pemerintah memang perlu memastikan air kembali mengalir hari ini. Tetapi tanggung jawab pemerintah tidak berhenti di sana.
Pemerintah juga harus memastikan bahwa persoalan serupa tidak terus berulang pada musim kemarau berikutnya.
Sebab, masyarakat bukan hanya membutuhkan air. Mereka juga membutuhkan kepastian bahwa pemerintah memiliki rencana ketika krisis datang.
Krisis air hari ini semestinya tidak hanya diselesaikan dengan mobil tangki. Ia harus menjadi alarm bahwa sistem penyediaan air bersih perlu diperkuat agar lebih tangguh, transparan, dan mampu menghadapi tekanan perubahan cuaca serta meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pelayanan air bukan hanya seberapa cepat pemerintah merespons ketika masalah terjadi. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah agar masalah yang sama tidak terus berulang.
